TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengusung kadernya dalam Pilgub Jakarta 2024, yakni Pramono Anung, bukan Anies Baswedan, adalah hal wajar dan patut ditiru.

“Karena memang tidak semudah itu mencalonkan orang dengan jabatan sebagai gubernur yang menjadi bagian dari proyeksi pemimpin masa depan tanpa harus terikat sebagai kader partai,” kata Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dia menilai wajar pula bila PDIP sempat ingin menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kader partai sebelum mengusung dan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Rabu.

“Memerahkan Anies atau menjadikan Anies kader itu satu hal yang harus dipenuhi karena bagaimanapun tentu PDI Perjuangan akan berpikir bahwa pencalonannya ini memang harus ada kaitannya dengan proses kaderisasi. Jadi tidak menjadi partai yang bisa menerima, dan bisa juga mudah melepaskan kader-kadernya,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, terdapat fungsi partai politik untuk mengutamakan proses kaderisasi dan rekrutmen politik, sehingga keputusan PDIP harus dipahami oleh semua pihak.

Pilihan Tak Jadi Kader Partai akan Merugikan Anies

Asrinaldi mengatakan pilihan untuk tidak menjadi kader parpol akan merugikan karier politik Anies. “Tentu ini akan merugikan Anies sendiri karena ke depan tentu orang lebih mengedepankan aspek kaderisasi atau kader,” kata dia.

Dia menuturkan tuntutan terhadap fungsi parpol akan membuat pencalonan pemimpin bangsa memprioritaskan kader, bukan tokoh eksternal partai atau nonkader. Karena itu, dia mengatakan pilihan tidak menjadi kader partai akan menyulitkan Anies untuk berkontestasi di tingkat nasional pada masa mendatang, seperti Pemilu 2029.

“Akan sulit bagi Anies ke depannya untuk mengikuti agenda-agenda politik besar, terutama menempatkan dia sebagai calon pemimpin bangsa karena tuntutan partai untuk mendorong orang-orang yang hebat itu berpartai, yaitu satu keniscayaan dalam sejarah partai politik yang ada di Indonesia ke depannya,” ujarnya.

Meski demikian, Asrinaldi memahami opsi tidak menjadi kader partai politik akan membuat Anies mudah pergi ke partai mana pun atau menjadi pribadi yang bebas, seperti pada Pemilu 2024, yang mana Anies diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem sebagai calon presiden tetapi tidak menjadi kader partai tersebut.

Sebelumnya, dikabarkan Anies akan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta. Namun PDIP akhirnya memutuskan mengusung kader partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno.

Selanjutnya, pengamat sarankan Anies masuk atau bikin partai...

<!--more-->

Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Anies harus masuk menjadi anggota partai politik untuk kepemimpinan pada tingkat daerah hingga nasional. Anies merupakan tokoh nonpartai yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Idealisme tetap harus dipertahankan, tetapi memang kalau dalam konteks kepemimpinan nasional dan daerah, ya, Anies paling tidak masuk partai lah,” kata Ujang saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut dia, masuk menjadi kader parpol dilakukan untuk mengantisipasi Anies hanya ingin mendompleng parpol sebagai kendaraan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

“Harus punya partai lah. Jangan sampai Anies hanya mendompleng di partai, menggunakan partai sebagai alat tunggangan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan partai politik tidak akan mau seperti itu. Karena itu, Ujang menyarankan Anies menjadi kader partai atau membuat partai politik sendiri.

Nama Anies santer dijagokan PDIP pada Pilgub Jakarta setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu tidak disebutkan dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Gelombang III di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem resmi meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta.

Pilihan editor: Prediksi Pengamat Jika Pilgub Jakarta Tanpa Anies Baswedan