Sosok Achmad Baidowi Pemimpin Sidang Baleg DPR

Jumat, 23 Agustus 2024 09:06 WIB

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) disaksikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto (kiri), dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid (kedua kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Sebanyak delapan Fraksi DPR RI menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Paripurna. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Achmad Baidowi adalah Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Baleg DPR, yang memimpin rapat pembahasan perubahan keempat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), pada Rabu kemarin, 21 Agustus 2024.

Siapa sebenarnya Awiek yang memimpin rapat panja pembahasan revisi UU Pilkada tersebut? Berikut profilnya.

Awiek lahir pada 13 April 1980 dan kini menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP. Pada pemilu 2019, ia berhasil masuk dalam 10 besar dengan perolehan 227.170 suara. Selama periode 2019-2024, Awiek juga menjabat sebagai Wakil Baleg DPR serta Sekretaris Fraksi PPP. Sebelumnya, pada 28 Juli 2016, ia dilantik sebagai anggota DPR RI menggantikan Fanny Safriansyah (Ivan Haz).

Awiek lahir di Banyuwangi dari pasangan Durahim dan Ramna. Sejak kecil, ia diasuh oleh paman dan bibinya, Amirudin dan Noersaedah. Awiek tumbuh di lingkungan religius karena Amirudin adalah seorang guru ngaji dan imam masjid di Dusun Tegalgondo, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, serta aktivis NU di tingkat ranting.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SDN I Tegalharjo II pada tahun 1992, dilanjutkan dengan pendidikan di SMPN I Kalibaru yang tamat pada tahun 1995, kemudian melanjutkan ke pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura hingga menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah pada tahun 1998.

Advertising
Advertising

Setelah lulus dari MA, ia bekerja sebagai Guru Tugas di LPI Bustanul Ulum, Sana Laok, Waru Pamekasan pada tahun 1998-1999, dan kemudian di LPI Darul Ulum I Sumberdaga Waru Barat, Waru Pamekasan pada tahun 1999-2000.

Awiek menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, pada tahun 2006. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2016, ia kembali melanjutkan studi S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan menyelesaikannya pada tahun 2021.

KARIR POLITIK

Kegiatan organisasinya dimulai sejak masih di bangku SMP pada tahun 1995, saat ia bergabung dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pada tahun 1997-1998, ia aktif dalam Organisasi Nadwah Iqro (ONI) Pamekasan. Selama kuliah, ia mengikuti LK I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Kordiska pada tahun 2000.

Sebagai mahasiswa, Awiek aktif di berbagai organisasi, seperti Kopma (2000-2006), menjabat sebagai Pemimpin Redaksi LPKM Introspektif (2001-2006), Editor Penerbit SUKA-Press (2004-2006), Koordinator Liputan Sunan Kalijaga News (2004-2006), Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) (2003-2007), dan anggota Lingkar Studi Sosiologi Agama (LISSA) pada 2004-2005.

Setelah lulus S1, Awiek memulai karier sebagai wartawan di Koran SINDO (Seputar Indonesia) pada 2006-2013 dengan posisi terakhir sebagai Redaktur. Selama menjadi wartawan, ia bertugas di Madura, gedung DPR, partai politik, kementerian, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Ia juga pernah dipercaya menjadi Staf Khusus PT MRT Jakarta pada 2011, Tenaga Ahli Ketua Komisi IV DPR pada 2013-2014, dan Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR pada 2014-2016.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Litbang Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (Peradaban) (2010-2020) dan Ketua Departemen Pembinaan Keluarga Pengurus Pusat ICMI (2015-2020).

Ketertarikannya pada dunia politik bermula ketika ia terlibat dalam kampanye PPP pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004, ia menjadi pemantau pemilu dari Forum Rektor di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Awiek mulai aktif dalam struktur partai politik ketika ia dipercaya sebagai Ketua Departemen Hubungan Media DPP PPP (2011-2016) dan Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (2016-2021).

MICHELLE GABRIELA | SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan editor: Kawal Putusan MK: Begini Koalisi Masyarakat Riau Tolak Revisi UU Pilkada

Berita terkait

Baleg DPR Usulkan Anggota Parlemen Dapat Tanda Jasa Kehormatan di Akhir Jabatannya

11 jam lalu

Baleg DPR Usulkan Anggota Parlemen Dapat Tanda Jasa Kehormatan di Akhir Jabatannya

Baleg DPR mengusulkan anggota parlemen yang telah selesai menjabat diberikan tanda jasa penghormatan. Diberikan kepada anggota yang diusulkan fraksi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Disebut Akomodir Kabinet Gemuk Prabowo, Baleg DPR: Tetap Perhatikan Efektivitas Pemerintahan

17 jam lalu

Revisi UU Kementerian Disebut Akomodir Kabinet Gemuk Prabowo, Baleg DPR: Tetap Perhatikan Efektivitas Pemerintahan

Baleg DPR menyebut, di dalam revisi UU Kementerian Negara tidak dituliskan berapa batasan jumlah kementerian. Semuanya tergantung kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Baleg DPR Sebut Rapat Paripurna Pengesahan RUU Wantimpres Digelar Kamis Pekan Ini

19 jam lalu

Baleg DPR Sebut Rapat Paripurna Pengesahan RUU Wantimpres Digelar Kamis Pekan Ini

DPR akan mengesahkan tiga rancangan undang-undang yaitu RUU Wantimpres, RUU Kementerian Negara, dan RUU Kemigrasian pada Kamis lusa.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK dari Novel Baswedan dkk, Arsul Sani Lakukan Dissenting Opinion

4 hari lalu

MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK dari Novel Baswedan dkk, Arsul Sani Lakukan Dissenting Opinion

MK menolak permohonan uji materi aturan batas usia capim KPK. Hakim MK Arsul Sani lakukan dissenting opinion. Siapa dia?

Baca Selengkapnya

Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

4 hari lalu

Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

4 hari lalu

Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

MK menolak uji materi yang dilayangkan Novel Baswedan dkk ihwal batas minimal Capim KPK. Begini kata Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

RUU Keimigrasian akan Disahkan di Paripurna, Ada Usulan Kepemilikan Senpi untuk Petugas Imigrasi

4 hari lalu

RUU Keimigrasian akan Disahkan di Paripurna, Ada Usulan Kepemilikan Senpi untuk Petugas Imigrasi

Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat mengesahkan RUU Keimigrasian pada rapat paripurna mendatang.

Baca Selengkapnya

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

5 hari lalu

Demonstran Kawal Putusan MK Jadi Korban Kejahatan Kemanusian Aparat, Polisi dan TNI Dilaporkan ke Komnas HAM

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap demonstran oleh polisi dan TNI ke Komnas HAM.

Baca Selengkapnya

4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

5 hari lalu

4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

IM57 + berharap putusan MK memberik kesempatan 12 mantan pegawai KPK di bawah usia 50 bisa mendaftar capim KPK tahun ini.

Baca Selengkapnya

Hanya Punya Satu Kursi, PPP dan Perindo Berpeluang Gabung ke Fraksi Lain di DPRD DKI Jakarta

6 hari lalu

Hanya Punya Satu Kursi, PPP dan Perindo Berpeluang Gabung ke Fraksi Lain di DPRD DKI Jakarta

Achmad Yani, menyebut peluang bergabungnya Fraksi Perindo dan PPP ke fraksi yang mempunyai banyak kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya