TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjamin warga negara Indonesia (WNI) yang rumahnya tepat berada di tapal batas negara Indonesia dan Malaysia tetap memiliki hak untuk memilih pada Pilkada 2024.

Lolly menyampaikan secara langsung jaminan itu kepada warga saat berkunjung ke Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia PB-02 di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

“Yang jelas ketika dia di-coklit (pencocokan dan penelitian) melalui proses dan mekanisme yang ada, berarti mereka itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih,” kata Lolly di sela-sela pengecekan coklit ke rumah-rumah warga di perbatasan RI-Malaysia.

Dia menyebutkan kondisi rumah warga di perbatasan yang berada di wilayah dua negara, yaitu wilayah Indonesia-Malaysia, pun tak jadi persoalan. Sebab, kata dia, penyelenggara pemilihan dan Bawaslu juga mengacu pada aturan administrasi kependudukan serta database kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

“Begitu dia (terdata) ada di wilayah Indonesia, maka otomatis punya hak pilih,” ujar Lolly.

Di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, beberapa bagian dalam rumah warga berada di wilayah Indonesia dan Malaysia. Di beberapa rumah, umumnya bagian depan rumah masuk wilayah Indonesia, dan di bagian belakang masuk wilayah Sabah, Malaysia.

Di sekitar patok perbatasan, ada juga WNI yang rumahnya berada di wilayah Malaysia, sekitar 100 meter dari Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia PB-02. Rumah itu, yang berada di kompleks perkebunan kelapa sawit Malaysia, juga menjadi sasaran pengecekan coklit oleh Anggota Bawaslu RI.

Mengenai situasi itu, Lolly menyebutkan ada persoalan yang perlu diantisipasi penyelenggara sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.

“Namanya area perbatasan, kita harus menghormati daerah teritorial negara lain, maka (perlu) dipastikan tidak ada hal-hal yang menimbulkan konflik. Maka pendirian TPS harus benar-benar berhitung. Bawaslu juga bisa memberikan saran jika memang (ada) potensi konflik untuk pendirian TPS,” tutur Lolly.

Karena itu, pengecekan langsung menjadi penting sehingga potensi terjadinya kendala dapat diantisipasi lebih awal. “Mudah-mudahan antisipasi ini akan membuat proses pilkada kita semakin baik, DPT (daftar pemilih tetap) akurat, pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar,” kata Lolly.

Selanjutnya, WNI di perbatasan mengapresiasi kunjungan Bawaslu…

<!--more-->

Salah seorang WNI yang ditemui Lolly di tempat itu adalah Ambo Daeng Mannappi. Laki-laki berusia 57 tahun itu sejak 2007 bekerja di kebun sawit di wilayah Malaysia dan tinggal di kompleks perkebunan. Dia mengaku senang mendapat kunjungan Bawaslu RI karena, menurut dia, itu artinya ada perhatian dari pusat terhadap mereka yang tinggal di tapal batas negara.

“Ada rasa senang dari kami, karena artinya dari Bawaslu memperhatikan kami, orang-orang yang di perbatasan ini. Insyaallah lancar-lancar semua,” kata Ambo.

Ambo, yang merupakan keturunan Bugis-Palu, tinggal di rumah itu bersama istri dan satu orang anak. Terlepas dari rumahnya yang ada di wilayah Malaysia, dia mengaku hak pilihnya sebagai WNI tak hilang, karena dia dapat menggunakan hak pilihnya itu saat pemilu dan pilkada, termasuk saat Pemilu 2024. “Saya biasanya ikut TPS dekat sini,” kata Ambo.

Di Sebatik Tengah, jumlah pemilih mencapai 8.000 orang dari total jumlah penduduk 15 ribu orang. Adapun untuk warga yang tinggal di sekitar Patok Perbatasan RI-Malaysia PB-02 di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, para pemilihnya bakal terbagi di dua TPS. Jika mengacu pada peraturan KPU, jumlah pemilih pada satu TPS paling banyak 800 orang.

Lolly mengecek langsung coklit data pemilih langsung ke rumah-rumah warga di perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik Tengah. Dalam sela-sela pengecekan ke rumah warga di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Lolly menjelaskan kegiatan itu bertujuan memastikan coklit berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di perbatasan.

“Hari ini kami langsung mengunjungi salah satu rumah yang memang dia ada di area perbatasan untuk mengecek. Alhamdulillah, sudah ada stiker coklit-nya. Artinya, informasi soal pilkada (pemilihan kepala daerah) sudah sampai ke warga negara kita yang ada di perbatasan,” kata Lolly.

Pilihan editor: Soal Dugaan Pencatutan NIK di Pilgub Jakarta, Bawaslu Diminta Lakukan Ini