Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Selasa, 19 Maret 2024 16:12 WIB

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Efek ekor jas atau coat tail effect pada pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan di Tanah Air begitu berpengaruh pada perolehan suara kontestan, baik sang tokoh itu terlibat langsung maupun tak langsung selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Efek ekor jas istilah yang digunakan dalam politik untuk menggambarkan dampak dari suatu kebijakan atau keputusan yang berdampak tidak hanya pada target langsung dari kebijakan tersebut, tetapi juga pada kelompok atau area lain yang terkait.

Dalam konteks pemilihan umum atau Pemilu, istilah ini mengacu pada bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan dapat memengaruhi hasil dari posisi pemilihan lainnya.

Mekanisme efek ekor jas dalam Pemilu

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, coattail effect atau efek ekor jas menjadi satu konsepsi penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dasar partai politik, yang benefitnya dapat dirasakan ke dalam oleh partai politik sendiri dan ke luar oleh masyarakat.

"Dalam konteks terbatas, efek ekor jas adalah variabel pemenangan dalam Pemilu, yang mana pengejawantahannya lazim dilakukan oleh partai politik untuk mengkatalisasi perolehan suara Pileg dan Pilpres. Tapi dalam konteks yang lebih luas, penerapan efek ekor jas dalam Pemilu merupakan bentuk penguatan mutu demokrasi," katanya dikutip dari laman mpr.go.id.

Advertising
Advertising

Pimpinan MPR yang akrab disapa Gus Jazil ini, melihat relevansi dan urgensi dari pentingnya memainkan efek ekor jas baik sebagai strategi pemenangan, maupun ikhtiar penguatan fungsi partai politik, dapat berkontribusi bagi penguatan demokrasi.

Namun, kata dia, harus diakui berjalannya politik elektoral di Indonesia sangat dinamis, sehingga implementasi efek ekor jas ini tak bisa seideal dalam tataran wacana. Keinginan sebuah partai politik untuk memajukan kadernya sendiri sebagai calon presiden misalnya, akan terbentur oleh presidential threshold yang ditetapkan oleh undang-undang.

"Mekanisme efek ekor jas ini, juga tidak bisa semata-mata dimaknai sebagai strategi pemenangan partai politik, tapi kita juga harus melihatnya sebagai alat penguatan demokrasi seperti yang saya singgung sebelumnya. Bahkan, tidak berlebihan juga apabila penggunaan mekanisme efek ekor jas ini sebagai ikhtiar mulia partai politik untuk memperkokoh demokrasi melalui paralelisasi antara kaderisasi dan kandidasi," katanya.

Gus Jazil memberikan contoh partainya sendiri, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh PKB saat ini, yang mengusung kader terbaiknya sekaligus ketua umum partai Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, merupakan implementasi riil dari cara pandang tersebut.

Pengusungan itu di satu sisi merupakan bentuk keberhasilan kaderisasi yang dilakukan oleh PKB, serta kandidasi yang ditujukan untuk pencapaian target internal partai dan perbaikan mutu demokrasi di tengah banyaknya partai politik yang tergoda untuk mengusung calon yang bukan kader sendiri.

Seperti diketahui, konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional. Golder, Hicker, dan Stoll memaknai efek ekor jas atau mantel sebagai korelasi dari efek pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen.

Namun, banyak juga yang memaknainya secara lebih luas sebagai efek ikutan dari seorang tokoh atau figur yang memberikan limpahan insentif elektoral kepada para kontestan Pemilu lainnya, utamanya dalam satu partai politik.

ANTARANEWS | MPR.RI
Pilihan editor: Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu: Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

13 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya