Pasca Pemilu 2024: Ketahui Lebih Jauh Mengenai Fraksi Threshold

Reporter

Febyana Siagian

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 4 Maret 2024 14:16 WIB

Tujuh Calon Hakim Agung Mahkamah Agung terpilih saat menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Paripurna DPR RI tersebut mengesahkan 7 calon Hakim Agung Mahkamah Agung. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Threshold atau ambang batas fraksi adalah syarat raihan suara minimum bagi partai politik untuk membentuk fraksi dalam DPR. Soal ini mencuat seiring penghitungan suara Pemilu 2024 tak lama lagi selesai.

Ambang batas parlemen harus disesuaikan agar bisa diakomodir oleh semua pihak. Perubahan ini bisa dilakukan dengan menerapkan ambang batas fraksi, sehingga suara pemilih tidak terbuang meski partai-partai yang gagal meraih jumlah suara tertentu yang harus digabungnya dalam satu fraksi.

Di skema lama akan menyebabkan suara partai non-parlemen yang tidak dianggap karena belum memenuhi ambang 4 persen. PSI merupakan salah satu partai yang belum mencapai angka tersebut dalam dua kali gelaran Pemilu.

Dikutip melalui dpr.go.id, parliamentary threshold ini bersifat nasional. Artinya, partai yang losos parlemen nasional, secara otomatis akan lolos pula di parlemen daerah. Maka, sebaliknya pula bagi partai yang tidak lolos di ambang batas parlemen nasional. Suara sah yang ditetapkan oleh pasal 415 UU Pemilu adalah 4 persen. Maka, partai yang tidak memenuhi tidak akan diikutkan dalam penghitungan suara untuk kursi DPR.

Pada akhirnya akan percuma ketika menang, misalnya memperoleh suara 100 persen di daerah. Namun, suaranya tidak sampai 4 persen dalam skala nasional. Dilansir melalui dpd.go.id, presidential treshold 20 persen yang diterapkan di Indonesia saat ini, memang dinilai tidak relevan dengan pelaksanaan pemilu serentak. Selain itu, hal ini bisa membuat sistem presidensial menjadi tidak sehat.

Dilansir melalui fraksi.pks.id, dari putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait pengujian presidential threshold yang diajukan oleh PKS. Karena dengan mengejutkan memberikan legal standing bagi PKS meski partai ini turut membahas soal UU Pemilu. Hal ini karena MK biasanya menolak legal standing parpol yang melakukan pengujian atas undang-undang dimana parpol turut membahas.

Advertising
Advertising

FEBYANA SIAGIAN | YOLANDA AGNE | DPR
Pilihan editor: Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

4 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

7 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya