Kapan Pengumuman Real Count Pemilu 2024 dari KPU? Ini Jadwalnya

Reporter

Tempo.co

Editor

Laili Ira

Kamis, 15 Februari 2024 15:18 WIB

Anggota KPPS dalam proses penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak kini tengah memasuki tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara, sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat di Indonesia turut melakukan hitung cepat atau quick count sejak Rabu kemarin, 14 Februari 2024 pukul 15.00 WIB atau dua jam setelah pencoblosan.

Penghitungan suara secara manual atau real count hasil pemilu yang dilakukan KPU didasarkan oleh data formulir Model C1 Plano dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Lalu, kapan pengumuman real count Pemilu 2024 dari KPU? Berikut ini informasi lengkap terkait jadwalnya.

Kapan Pengumuman Real Count Pemilu 2024?

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, penghitungan suara dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024 hingga Kamis, 15 Februari 2024.

Advertising
Advertising

Sedangkan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada Kamis, 15 Februari 2024 hingga Rabu, 20 Maret 2024.

Adapun penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024.

Namun, apabila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka penetapan presiden dan wakil presiden paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan.

Selanjutnya, presiden dan wakil presiden mengikuti pengucapan sumpah/janji pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pelantikan tersebut dengan mengucapkan sumpah sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 di hadapan seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Cara Cek Real Count Pemilu 2024

Untuk melihat hasil penghitungan real count Pemilu 2024 oleh KPU, berikut langkah-langkahnya:

  1. Kunjungi laman Info Publik Pemilu 2024 melalui tautan (link) https://pemilu2024.kpu.go.id.
  2. Pilih jenis Pemilu, meliputi Pilpres, Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pileg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Pileg DPRD kabupaten/kota.
  3. Pilih hitung suara, rekapitulasi hasil pemilu, penetapan hasil pemilu, atau daftar sengketa.
  4. Jika ingin melihat perolehan suara di daerah, maka pilih provinsi.
  5. Sistem akan menampilkan hasil penghitungan secara berkala.

Sebagai informasi, publikasi Form Model C/D Hasil yang digunakan KPU adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu diselenggarakan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI.

Berdasarkan pantauan Tempo, pada Kamis, 15 Februari 2024 pukul 15.01 WIB, real count oleh KPU telah menyentuh progres 42,53 persen. Dengan penghitungan suara di 350.151 dari 823.236 TPS.

Pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 56,39 persen atau meraih 14.809.016 suara. Kemudian, Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebesar 24,59 persen (6.456.923 suara), lalu disusul oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebanyak 19,03 persen (4.997.331 suara).

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Setelah Pencoblosan Pemilu Rakyat Menunggu Quick Count, Exit Poll, dan Real Count

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

4 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

10 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

4 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya