TEMPO.CO, Jakarta - Swing voters merupakan istilah yang merujuk pada seseorang atau para pemilih yang bersifat rasional. Dapat berubah sesuai dengan suatu ide atau gagasan tertentu. Dalam Dinamika demokrasi Indonesia yang menyangkut era digital dari barat memiliki dua sisi mata uang bagi swing voters sendiri dan dapat memberi dampak positif maupun negatif.

Singkatnya adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang pada pemilihan umum (pemilu) sebelumnya memilih sebuah partai politik A namun ketika pemilu mendatang memilih partai B. Sebuah kebimbangan yang tertanam di benak para generasi milenial.

Setiap orang pasti merasakan sebuah kebimbangan. Kebimbangan tersebutlah yang membawa diri mereka ke dalam swing voters pada generasi milenial sekarang.

Banyaknya akses internet yang diakses oleh generasi milenial membuatnya harus bijak serta pintar dalam menanggapi sebuah informasi atau isu yang sedang beredar di internet. Dalam pencarian di era digital sekarang sebuah informasi dapat dengan mudah diakses.

Nah, para swing voters hanya terlalu bising akan dunia maya yang berisi konten negatif dan pada akhirnya terjadilah golongan putih (golput).

Pada pemilu 2019, sebuah Survei Charta Politika menunjukan bahwa sebanyak 36,4 persen pemilih dewasa akan menentukan pilihan berdasarkan pada debat capres dan cawapres. Debat inilah yang dilaksanakan beberapa hari sebelum pencoblosan berlangsung dan pilihan mereka akan ditentukan.

Dalam acara deklarasi Perkumpulan Swing Voters, mengklaim bahwa terdapat 150 kota dan 24 provinsi yang ditarik untuk masuk ke dalam swing voters sebagai relawan. Mereka menyebut bahwa terdapat tugasnya yakni akan mengawasi berjalannya konten pemilu.

Swing Voters sendiri lebih dikenal sebagai sebuah perilaku pemilih yang memiliki kebimbangan, berubah atau berpindah dari pilihan partai maupun calon satu pemilu ke pemilu berikutnya. Terdapat tujuh provinsi yang memiliki banyak swing voters yakni Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Generasi milenial yang masuk ke dalam ceruk pemilih berdasarkan sebuah prestasi, progam, dan visi-misi kandidat, berbeda halnya dengan para pemilih sosiologis yang mengedepankan faktor agama, suku, kesopanan, dan organisasi. Artinya, untuk para pemilih sosiologis bisa dikategorikan untuk kalangan di atas generasi milenial yang mengetahui lebih rinci tentang calon pada pemilu 2024 mendatang.

Tantangan terbesar dalam pemilu adalah merebut suara dari swing voters sendiri. Tak sedikit suara yang dihasilkan swing voters yang membuat hal tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Generasi milenial yang rasional dan cenderung apatis terhadap sentimen identitas, politik yang memiliki kebohongan atau hoaks, maupun sebuah politik yang transaksional dalam bentuk yang sia-sia atau tidak sesuai dengan harapan.

Sebagai pemilih rasional, swing voters terdiri dari kelas terdidik baik secara ekonomi menengah dalam menelaah sebuah informasi dari platform media sosialnya. Kategori tersebut yang membuat mereka masuk ke dalam kemampuan yang kritis karena dapat menyaring sebuah informasi yang keluar masuk, sehingga strategi yang digunakan dalam politik dapat dibalut dengan identitas atau kebohongan.

Sebagai penutup, para swing voters tentu saja lebih tertarik terhadap kampanye yang berbasis sebuah progam yang membalut makna gagasan tertentu. Artinya adalah bahwa kandidat yang tidak gaptek dan mampu menyajikan sebuah visi misi dan terobosan yang rasional dan terukur inilah yang memiliki potensi dipilih kelompok swing voters.

Sehingga dalam kampanye programatik yang dapat menggiring pemilih yang belum menentukan pilihan langsung segera menentukan pilihan sedangkan pemilih yang masih diambang keraguan akan menjadi yakin dengan potensi kampanye programatik.

Dapat kita lihat dalam kampanye sekarang, banyak partai yang mengiklankan dan mengambil para generasi milenial untuk menarik suara swing voters.

Pilihan Editor: Survei LSI Ungkap 27 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan di Pemilu 2024, Ini Penyebabnya