TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, serta Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiawati Djafar, berkumpul dalam Rapat Kerja Nasional II Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada tanggal 26 Februari 2023 untuk membahas tentang meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2024.

Mereka sepakat bahwa keterwakilan perempuan yang mencapai 30 persen akan membawa angin segar bagi kualitas demokrasi dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Menteri Bintang Puspayoga menyatakan keyakinannya bahwa pada tahun 2024, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif akan mencapai 30 persen, dan hal ini bukanlah sekadar mimpi belaka. Untuk mencapai tujuan ini, ia mengajak semua pihak untuk bekerja dan berjuang bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain hanya memenuhi target jumlah perempuan di legislatif, Menteri Bintang juga menekankan pentingnya munculnya kebijakan, program, dan peraturan yang berperspektif gender demi mewujudkan perempuan yang berdaya, untuk menuju Indonesia maju.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) baru mencapai 20,8 persen dari total 575 anggota DPR-RI. Angka ini meskipun belum mencapai target 30 persen, namun menunjukkan peningkatan pesat dari Pemilu RI pertama yang hanya mencapai 5,88 persen. Menteri Muhadjir Effendy menyambut hal ini dengan positif dan menyatakan optimis bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat melampaui angka 30 persen pada Pemilu 2024. Baginya, semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam politik, semakin sehat demokrasi di Indonesia.

Dwi Septiawati Djafar, sebagai Ketua Umum KPPI, menyatakan komitmen untuk mewujudkan target tersebut. KPPI berencana untuk membuat Road Map pencapaian keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di parlemen pada 2024.

Selain itu, KPPI akan menyusun Agenda Aksi nasional, provinsi, dan kota/kabupaten guna mencapai tujuan ini. Menurutnya, impian, komitmen, dan keyakinan harus didukung oleh peta jalan dan aksi yang nyata.

Sebagai tambahan, perwakilan dari Conservative Westminster Foundation for Democracy (WFD), Agus Wijayanto, turut hadir secara virtual dan menyampaikan hasil penelitian WFD yang bekerja sama dengan Global Institute for Women's Leadership King's College London tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan di lembaga legislatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang memimpin berkontribusi lebih banyak dalam melayani konstituen daripada anggota legislatif pria. Selain itu, lebih banyak pemimpin politik perempuan berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang lebih rendah di negara-negara yang diteliti. Kepemimpinan perempuan juga memprioritaskan kepentingan perempuan, isu-isu perlindungan sosial, serta mengusulkan dan meloloskan kebijakan yang mendukung perempuan.

Semua pihak yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional II KPPI ini menyatakan komitmen mereka untuk mendorong peran perempuan dalam politik dan memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mencapai 30 persen pada Pemilu 2024. Harapan mereka adalah agar peran aktif perempuan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

KEMENPPPA.GO.ID
Pilihan editor : Komnas HAM Kunjungi Bawaslu Bahas Penghormatan HAM di Pemilu 2024