TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Pada hari ini Komnas HAM untuk pertama kalinya, Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan kunjungan resmi ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi terkait makin dekatnya tahun politik atau penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.
Atnike mengatakan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI sudah pernah dilakukan saat penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Kantor Komnas HAM pada Kamis, 6 Juli 2023.
"Ini adalah kunjungan tindak lanjut dari komitmen Komnas HAM dan Bawaslu untuk memastikan tidak hanya Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil, inklusif, tetapi juga dapat menjamin perlindungan, dan penghormatan HAM," katanya.
Dia pun memastikan Pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu RI sudah memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar.
Atnike menjelaskan Bawaslu RI secara spesifik memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM.
"Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus," ujar Atnike.
Tidak hanya itu, kata dia, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan dan marjinal dalam pemilu, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih.
Hal ini agar semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia berharap Komnas HAM dan Bawaslu RI dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu.
"Komnas HAM berharap tugas dan fungsi kedua lembaga ini dapat bersinergi untuk memastikan hak-hak HAM di dalam pelaksanaan pemilu tetap terlindungi," ujarnya.
Pilihan Editor: Periksa Airlangga 12 Jam, Kejagung Dalami soal Kebijakannya Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
