Kilas Balik Mantan Ketum PPP Hamzah Haz Jadi Wakil Presiden

Selasa, 6 Juni 2023 23:45 WIB

Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz (kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) melambaikan tangan ke arah awak media di kediaman kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis 11 Mei 2023. Menurut Muhaimin Iskandar, kedatangannya ke kediaman Hamzah Haz tersebut merupakan silaturahmi serta berdiskusi jelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak berdiri pada 1973, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP tercatat 10 kali mengikuti Pemilu. Capaian terbesar sejauh ini adalah ketika Ketua Umum PPP periode 1998-2007, Hamzah Haz, menjadi wakil presiden. Hamzah dipercaya mendampingi Megawati Soekarnoputri untuk periode 2001 hingga 2004.

Megawati naik menjadi Presiden setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 2001. Langkah selanjutnya adalah pemilihan wakil presiden. Selain, Susilo Bambang Yudhoyono dan Siswono Yudhohusodo, Hamzah menjadi salah satu tokoh politik yang mencalonkan diri. “Jadi Ketua DPP itu tidak hanya siap jadi wapres. Jadi presiden pun siap,” ujarnya kala itu.

Hamzah menambahkan, meski harus bekerja sama dengan Megawati, dirinya mengaku siap. Saat itu naiknya Megawati sebagai presiden memang sempat menuai kontra. Apalagi status putri Presiden Soekarno itu sebagai seorang wanita. Bagi Hamzah dan partainya, posisi presiden yang dipegang seorang perempuan tetap tidak menjadi masalah.

Pasalnya, terpilihnya Megawati sudah berlandaskan konstitusi UUD 1945. Ditandaskannya, secara otomatis, pengganti presiden adalah wapres sampai masa jabatan berakhir. “Jadi, tidak lagi menyangkut itu (gender), tetapi hukum,” ujar Hamzah ketika disinggung mengenai pernyataannya pada Sidang Umum MPR 1999 yang menolak presiden perempuan.

Hamzah terpilih setelah mengalahkan Akbar Tandjung. Hamzah mengakui, secara perhitungan sulit baginya mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar. “Saingan saya Akbar Tandjung, kan Golkar banyak di DPR dan MPR,” kata Hamzah. Awalnya Akbar Tandjung yang juga Ketua DPR kalau itu tak mau maju sebagai Cawapres. Golkar justru mendukung Hamzah. “Golkar yang minta saya maju,” cerita Hamzah.

Advertising
Advertising

Namun sebelum pemilihan dimulai, Akbar berbalik arah. Dia memajukan diri sebagai cawapres dengan dukungan penuh dari Golkar. Dukungan terhadap Hamzah datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemilihan capres kala itu dibagi dua tahap. Hamzah berhasil mengungguli Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Siswono Yudhohusodo pada tahap pertama.

Pada tahap kedua itulah kontestasi tersisa antara Hamzah Haz dan Akbar Tandjung. Secara elektabilitas, Akbar Tandjung lebih diuntungkan. Namun justru Hamzah yang terpilih menjadi wakil presiden. Dia meraih 340 suara. Sementara saingannga, Akbar Tandjung, memperoleh 237 suara. Selain dukungan dari Fraksi PDIP, keunggulan Hamzah juga didapat dari pendukung SBY, yakni Fraksi TNI/Polri.

Pilihan editor : Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

1 jam lalu

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

Selain Faida, Bupati Jember Hendy Siswanto juga telah mendaftar ke PPP untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

1 hari lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

1 hari lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

1 hari lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

2 hari lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

2 hari lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

2 hari lalu

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

Eriko PDIP mengungkap masih ada 2 nama lain yang masuk bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya