Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

image-gnews
Logo PPP
Logo PPP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP telah menggunakan lambang Ka’bah, atau terkadang ditulis Kabah, sejak 1974 atau setahun setelah berdiri.

Pada 1984 hingga 1998, lambang tersebut sempat diganti gambar bintang segi lima karena desakan pemerintah Orde Baru. Namun PPP kembali menggunakan gambar Ka’bah usai Presiden Soeharto lengser.

Penentuan lambang PPP terbilang sangat alot. Bahkan tercatat sampai terjadi tiga kali pertemuan resmi Dewan Pimpinan Pusat PPP dengan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amirmachmud dan Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo khusus membahas masalah tersebut. Kata sepakat terkait lambang baru tercapai pada awal Juli 1974.

Rais Aam atau Ketua Majelis Syuro PPP KH Bisri Syansuri terlibat adu argumen dengan Jenderal Amirmachmud, yang juga merangkap sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum LPU. Menteri Amirmachmud memilihkan lambang bintang untuk PPP. Sementara Kiai Bisri ngotot menginginkan Ka’bah sebagai partainya. Perdebatan dimenangkan Kiai Bisri. Pemerintah Orde Baru melalui Amirmachmud akhirnya menyerah.

“Supaya menjadi persatuan yang sebenarnya, maka diusulkan agar persatuan itu diikat dengan simbol Kabah,” kata Kiai Bisri seperti yang tercatat dalam buku Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap yang disusun Yayasan Mamba’ul Ma’arif.

Cita-cita pemerintah Orde Baru mengganti lambang PPP akhirnya berhasil pada 1984. Partai Hijau itu terpaksa mengganti logo mereka karena adanya tekanan politik. Partai diwajibkan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu. Asas Pancasila dengan lambang bintang resmi digunakan berdasarkan Muktamar I PPP pada 1984.

Setelah Presiden Soeharto lengser, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir 1998. Mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, membagikan cerita terkait PPP yang kembali menggunakan logo Ka’bah. Saat itu muncul desakan masyarakat kepada Presiden BJ Habibie agar pimpinan partai tak menjabat menteri.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Selaku Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hamzah pun mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, Hamzah juga mengajukan izin untuk umrah selama seminggu. Singkat cerita, dalam perjalanan ibadahnya, Hamzah menyebut dirinya memperoleh pandangan untuk kembali menggunakan Ka’bah sebagai logo partai.

“Malam ketiga (umrah) saya renungi Ka’bah itu, saya renungi dalam-dalam tiba-tiba saya teringat dengan gambar PPP itu adalah ka’bah. Kemudian saya spontan begini, ‘Ya Allah aku ini Hamzah Haz ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, partai Islam. Izinkanlah Ya Allah Partai Persatuan Pembangunan memakai ka’bah ini menjadi tanda gambarnya,” kata Hamzah.

Terbaru, logo PPP diganti dengan embel-embel bendera merah putih. Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, meluncurkan logo tersebut bersamaan nomor urut partai untuk Pemilu 2024. “Perubahan logo bukan keinginan saya, tapi atas aspirasi seluruh kader melalui usulan jajak suara yang diselenggarakan Kominfo DPP. Hasilnya, 86 persen menghendaki logo atau lambang Kabah dikembalikan ke yang asli atau lama,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip ANTARA.

Mardiono berharap logo tersebut dan nomor urut baru yakni 17, partai berlambang Kabah itu bisa memenangkan Pemilu 2024. Serta memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di eksekutif dan legislatif. “Kami mendapat nomor undian angka satu dan tujuh artinya satu tujuan menjemput kemenangan. Kami juga menargetkan untuk Pemilu 2024 setidaknya PPP meraup 40 kursi di DPR RI,” kata dia berharap.

Pilihan editor : Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

56 menit lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

1 jam lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

11 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


Bawaslu Putuskan KPU Langgar Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim, Ini Sanksinya

1 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja (tengah) menghadiri pembacaan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang dengan jumlah 96.214.691 suara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bawaslu Putuskan KPU Langgar Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim, Ini Sanksinya

Bawaslu RI memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan pengelembungan suara Partai Golkar di Jatim. Apa sanksinya?


Jaga Pemilu Sebut Ada Malpraktek di Pemilu 2024, Ini Indikatornya

1 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Jaga Pemilu Sebut Ada Malpraktek di Pemilu 2024, Ini Indikatornya

Perhimpunan Jaga Pemilu menilai ada malpraktek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Bagaimana penjelasannya?


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Jaga Pemilu Sebut Pemilu 2024 Nirintegritas

1 hari lalu

Pendemo membawa poster saat berunjuk rasa menolak pemilu curang di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Mereka menilai pemilu tahun ini penuh dengan kecurangan, banyak melanggar aturan, dan menolak hasil Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jaga Pemilu Sebut Pemilu 2024 Nirintegritas

Jaga Pemilu mencatat sebanyak 914 laporan maupun temuan soal dugaan pelanggaran Pemilu 2024.


Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

MK hari ini dijadwalkan memulai sidang sengketa pilpres dan pemilu. Hakim mulai menyidangkan laporan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua Perhimpunan Jaga Pemilu Natalia Soebagjo (kiri) bersama Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani saat memberikan keterangan di kawasan Setiabudi, Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. ANTARA/Rio Feisal
Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.