Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

image-gnews
Logo PPP
Logo PPP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP telah menggunakan lambang Ka’bah, atau terkadang ditulis Kabah, sejak 1974 atau setahun setelah berdiri.

Pada 1984 hingga 1998, lambang tersebut sempat diganti gambar bintang segi lima karena desakan pemerintah Orde Baru. Namun PPP kembali menggunakan gambar Ka’bah usai Presiden Soeharto lengser.

Penentuan lambang PPP terbilang sangat alot. Bahkan tercatat sampai terjadi tiga kali pertemuan resmi Dewan Pimpinan Pusat PPP dengan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amirmachmud dan Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo khusus membahas masalah tersebut. Kata sepakat terkait lambang baru tercapai pada awal Juli 1974.

Rais Aam atau Ketua Majelis Syuro PPP KH Bisri Syansuri terlibat adu argumen dengan Jenderal Amirmachmud, yang juga merangkap sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum LPU. Menteri Amirmachmud memilihkan lambang bintang untuk PPP. Sementara Kiai Bisri ngotot menginginkan Ka’bah sebagai partainya. Perdebatan dimenangkan Kiai Bisri. Pemerintah Orde Baru melalui Amirmachmud akhirnya menyerah.

“Supaya menjadi persatuan yang sebenarnya, maka diusulkan agar persatuan itu diikat dengan simbol Kabah,” kata Kiai Bisri seperti yang tercatat dalam buku Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap yang disusun Yayasan Mamba’ul Ma’arif.

Cita-cita pemerintah Orde Baru mengganti lambang PPP akhirnya berhasil pada 1984. Partai Hijau itu terpaksa mengganti logo mereka karena adanya tekanan politik. Partai diwajibkan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu. Asas Pancasila dengan lambang bintang resmi digunakan berdasarkan Muktamar I PPP pada 1984.

Setelah Presiden Soeharto lengser, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir 1998. Mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, membagikan cerita terkait PPP yang kembali menggunakan logo Ka’bah. Saat itu muncul desakan masyarakat kepada Presiden BJ Habibie agar pimpinan partai tak menjabat menteri.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Selaku Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hamzah pun mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, Hamzah juga mengajukan izin untuk umrah selama seminggu. Singkat cerita, dalam perjalanan ibadahnya, Hamzah menyebut dirinya memperoleh pandangan untuk kembali menggunakan Ka’bah sebagai logo partai.

“Malam ketiga (umrah) saya renungi Ka’bah itu, saya renungi dalam-dalam tiba-tiba saya teringat dengan gambar PPP itu adalah ka’bah. Kemudian saya spontan begini, ‘Ya Allah aku ini Hamzah Haz ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, partai Islam. Izinkanlah Ya Allah Partai Persatuan Pembangunan memakai ka’bah ini menjadi tanda gambarnya,” kata Hamzah.

Terbaru, logo PPP diganti dengan embel-embel bendera merah putih. Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, meluncurkan logo tersebut bersamaan nomor urut partai untuk Pemilu 2024. “Perubahan logo bukan keinginan saya, tapi atas aspirasi seluruh kader melalui usulan jajak suara yang diselenggarakan Kominfo DPP. Hasilnya, 86 persen menghendaki logo atau lambang Kabah dikembalikan ke yang asli atau lama,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip ANTARA.

Mardiono berharap logo tersebut dan nomor urut baru yakni 17, partai berlambang Kabah itu bisa memenangkan Pemilu 2024. Serta memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di eksekutif dan legislatif. “Kami mendapat nomor undian angka satu dan tujuh artinya satu tujuan menjemput kemenangan. Kami juga menargetkan untuk Pemilu 2024 setidaknya PPP meraup 40 kursi di DPR RI,” kata dia berharap.

Pilihan editor : Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dosen PSDK Fisipol UGM: Implementasi Program Revolusi Mental Jokowi Jauh Panggang dari Api

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Dosen PSDK Fisipol UGM: Implementasi Program Revolusi Mental Jokowi Jauh Panggang dari Api

Setelah 10 tahun pemerintahan Jokowi, Dosen PSDK Fisipol UGM menyoroti ketidakefektifan pelaksanaan revolusi mental yang digagas selama ini.


Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

Jokowi segera purnatugas. Di awal pemerintahannya, Jokowi gembar-gemborkan soal program revolusi mental. Bagaimana hasilnya setelah 10 tahun berkuasa?


Deretan Pelawak di Parlemen 2024

4 hari lalu

Anggota DPR RI 2024-2029 yang juga Artis, Denny Cagur saat menghadiri pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan Pelawak di Parlemen 2024

Sejumlah pelawak di Indonesia banting setir menjadi politisi dan berhasil masuk parlemen


Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

10 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.


Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

13 hari lalu

Kondisi Monumen Pancasila Sakti menjelang Hari Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila, Monumen Pancasila Sakti disterilkan untuk persiapan upacara 1 Oktober.  TEMPO/Ilham Balindra
Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

Setiap 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, bagaimana asal-usulnya?


Usulan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Tuai Protes dari Berbagai Pihak

13 hari lalu

Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Usulan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Tuai Protes dari Berbagai Pihak

Protes soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto disampaikan Amnesty Internasional Indonesia, parpor, hingga pelopor Aksi Kamisan.


Pakar Hukum Sebut Pemecatan Anggota DPR Terpilih Cerminkan Internal Parpol Belum Demokratis

13 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Sebut Pemecatan Anggota DPR Terpilih Cerminkan Internal Parpol Belum Demokratis

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan tindakan memberhentikan seorang anggota DPR telah mengangkangi kedaulatan rakyat dan hasil Pemilu.


68 Caleg PKB Ucapkan Sumpah Janji kepada Rakyat Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR

14 hari lalu

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada 68 orang calon anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kantor DPP PKB di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. ANTARA/Walda Marison
68 Caleg PKB Ucapkan Sumpah Janji kepada Rakyat Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR

68 caleg terpilih PKB mengucapkan sumpah janji atau baiat untuk setia kepada partai dan bangsa sebelum dilantik menjadi anggota DPR RI


271 Anggota DPR Terpilih Selesai Pembekalan Nilai Kebangsaan di Lemhanas

15 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
271 Anggota DPR Terpilih Selesai Pembekalan Nilai Kebangsaan di Lemhanas

Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diikuti anggota DPR itu bekerja sama dengan KPU.


4 Hal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Tempat Hingga Waktunya

16 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
4 Hal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Tempat Hingga Waktunya

Rencana pertemuan Prabowo-Megawati mengemuka setelah penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.