Pemilu 2024, Bawaslu Kota Magelang Temukan 3 Masalah: Bacaleg Ganda, KTP Tak Sesuai hingga Kurang Usia

Selasa, 6 Juni 2023 19:41 WIB

Sejumlah petugas KPU Kota Magelang melakukan proses verifikasi bakal calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2024. Tempo.co/ARIMBIHP

TEMPO.CO, Magelang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang menemukan setidaknya tiga masalah dalam verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu 2024. Tiga masalah itu mulai dari Caleg yang mendaftar dari dua dapil berbeda dan dua partai berbeda atau Caleg Ganda, Nama yang tak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga bakal Caleg yang tak memenuhi syarat usia.

Ketua Bawaslu Kota Magelang, Endang Sri Rahayu, menyatakan pihaknya setidaknya menemukan satu bakal Caleg Ganda. Dia menyatakan akan mengonfirmasi temuan tersebut ke bakal Caleg bersangkutan.

"Ada temuan 1 caleg masuk di 2 partai di 2 dapil yang berbeda, selanjutnya akan kami konfirmasi ke yang bersangkutan," kata Endang saat ditemui Tempo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang, Selasa 6 Juni 2023.

Endang enggan membeberkan identitas bakal Caleg tersebut. Dia juga tak mau memberitahukan dari partai mana saja si caleg mendaftar. Alasannya, Endang menyatakan proses verifikasi bakal Caleg belum usai.

"Pokoknya ada, 1 orang di wilayah Kota Magelang, nama bacaleg dan partainya kami belum bisa menyebutkan sekarang," ujarnya.

Advertising
Advertising

Atas temuan kasus tersebut, Endang mengatakan, pihaknya belum melakukan sanksi, namun, bacaleg harus memilih satu dari kedua partai yang ia daftari.

"Setelah dikonfirmasi, nanti dia diminta memilih dan mengundurkan diri dari salah satunya, aturannya hanya 1 dapil dan 1 partai, tidak bisa ganda," bebernya.

Kasus nama tak sesuai dengan KTP hingga usia tak mencukupi

Selain kasus Caleg ganda, Endang menyatakan Bawaslu juga menemukan masalah adanya ketidaksesuaian nama dalam berkas yang dikumpulkan ke KPU dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Endang menyatakan bahwa hal ini akan menyulitkan KPU dalam hal proses pencetakan surat suara.

"Harus diganti ke Disdukcapil untuk disamakan, mulai ejaan hingga gelarnya, jadi nanti yang di surat suara persis dengan tanda pengenal," kata Endang.

Masalah lain yang ditemukan Bawaslu pada proses verifikasi adalah adanya bakal Caleg yang berusia di bawah 21 tahun. Batas usia ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a. Endang menyatakan setiap bakal Caleg yang tak memenuhi syarat tersebut akan otomatis dinyatakan gugur.

"Kalau di bawah 21, dianggap gugur ya, karena ini syarat, bacaleg akan kami panggil dan dikembalikan berkasnya," kata dia.

KPU dan Bawaslu Kota Magelang verifikasi 420 data bakal Caleg

Selama proses verifikasi, Endang mengatakan, pihaknya mengerahkan 6 tim untuk mengecek sekitar 420 data dan dokumen bakal Caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024.

"Ada 17 partai, masing-masing rerata membawa 25 bacaleg, ada yang didominasi perempuan juga," tutur Endang.

Ia memprediksi, dari proses verifikasi ini, ada kemungkinan bacaleg yang gugur atau mengundurkan diri karena suatu hal.

"Biasanya setelah verifikasi itu nanti jumlahnya berkurang, tapi kami belum bisa memastikan selama prosesnya masih berlangsung," kata dia.

Pada Pemilu 2024, 420 Caleg yang diverifikasi oleh KPUD dan Bawaslu Kota Magelang akan memperebutkan 25 kursi DPRD Kota Magelang. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP berhasil menempatkan 9 calegnya di sana. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing memiliki 3 anggota legislatif. Partai Hanura memiliki dua kursi sementara Partai Perindo dan Partai Gerindra masing-masing menguasai satu kursi.

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya