KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

Jumat, 2 Juni 2023 10:01 WIB

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema "Perempuan Memilih" diselenggarakan di Gelanggang Remaja Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sabtu, 6 April 2019. Tempo/IRSYAN Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik menerima audiensi Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk membahas pemilu berperspektif gender dan kampanye Jeli, Inisiatif, Toleransi, dan Ukur (JITU) di kantor KPU. Pembahasan tersebut dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2023 untuk membuat Pemilu 2024 menjadi inklusif.

Idham yang menyambut baik audiensi tersebut menyatakan bahwa KPU akan berkomitmen untuk mewujudkan pemilu inklusif. Pada beberapa pertemuan, KPU kerap mengingatkan para calon legislatif (caleg) dan partai politik untuk selalu memasukkan satu program women and empowerment dari sekian banyak program lainnya.

Program tersebut harus dimiliki karena berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang kelak menjadi orientasi dalam pengambilan kebijakan. Dengan hadirnya program tersebut, perempuan dapat menunjukkan keberadaan dirinya dalam membuat kebijakan politik. Program tersebut juga menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam ranah politik sudah mulai setara.

Lebih lanjut, Idham menerangkan bahwa dalam pemungutan suara, KPU juga akan memprioritaskan ibu-ibu menyusui dan ibu lansia dengan pelayanan khusus. Akibatnya, mereka tidak akan banyak memakan waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah telah menyampaikan maksud dan tujuan melakukan audiensi ke KPU, yaitu untuk memajukan hak-hak perempuan.

Advertising
Advertising

"Kepentingan kami bisa bersama-sama dengan KPU dan negara menghadirkan pemilu ramah perempuan dan inklusif," kata Olivia pada 30 Mei 2023, sebagaimana tertuang dalam kpu.go.id.

Olivia juga menanyakan tentang Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkhusus aturan keterwakilan perempuan 30 persen. Selain itu, Olivia juga bertanya tentang kekerasan seksual yang dinilai Komnas Perempuan pada tahun politik akan rentan terhadap kekerasan perempuan sehingga harus diantisipasi untuk menghadapi momen demokrasi elektoral tersebut.

"Kami berharap akan memberikan banyak solusi, khususnya bagi perempuan di Indonesia," ucap Olivia.

Menanggapi pernyataan Olivia, Idham menyampaikan bahwa KPU mencatat masukan Komnas Perempuan yang mendorong lebih banyak perempuan terpilih dalam pemilihan legislatif dan caleg perempuan memahami gerakan kesetaraan gender.

"Insyaallah apa yang disampaikan akan diteruskan ke rekan-rekan (satuan kerja atau satker) di daerah untuk mendorong partisipasi perempuan agar suara perempuan didengar," jelas Idham.

Idham menilai bahwa sangat penting bagi perempuan yang menduduki jabatan memiliki keberpihakan lebih tegas lagi ke sesama perempuan.

Lalu, pada akhir audiensi, Idham menyampaikan untuk mendukung kampanye JITU bersama Komnas Perempuan demi mewujudkan demokrasi lebih bermakna pada Pemilu 2024. Adapun, para hadirin yang mengikuti audiensi tersebut, yaitu Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang, Rainy Hutabarat, Tiasri Wiandani dan jajarannya serta Tenaga Ahli dan jajaran Setjen KPU.

Pilihan Editor: Muncul Alumni UI Garda Pancasila Dukung Ganjar, Dulu Pernah Ada Gerakan Alumni UI untuk Jokowi - Ma'ruf Amin

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

4 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

1 hari lalu

Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

Nimas Sabella, wanita asal Surabaya, selama 10 tahun diteror pria yang terobsesi dengannya. Kisahnya viral di media sosial

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya