Kemenkes Bentuk Tim Kesehatan untuk Petugas Pemilu 2019

Reporter

Antara

Kamis, 9 Mei 2019 10:33 WIB

Tim Kampanye Nasional (TKN) Milenial gelar aksi tabur bunga belasungkawa untuk ratusan petugas KPPS yang meninggal dalam tugas di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan membentuk tim kesehatan pascapemilu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah kesehatan di kalangan anggota panitia pemilu 2019 selama menjalankan tugas setelah proses pemungutan suara, terutama saat penghitungan suara. Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, tim kesehatan akan disiagakan di tingkat provinsi dan pusat.

Selama 7 - 25 Mei 2019, di tingkat provinsi maupun pusat, tenaga kesehatan akan siaga dalam tiga giliran sif. Dalam setiap sif ada tiga sampai empat personel yang terdiri atas dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, perawat, serta dokter spesialis anestesi untuk tingkat pusat.

Baca: Prabowo Minta Dilakukan Visum untuk Petugas Pemilu yang Meninggal

Pos kesehatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi berada di bawah tanggung jawab dinas kesehatan setempat, sedangkan pos kesehatan di kantor KPU pusat di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Penyediaan pos kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Kementerian Kesehatan juga menyiapkan mobil ambulans dengan fasilitas lengkap baik di KPU provinsi maupun KPU pusat, dan ICU mini.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek berharap tidak ada lagi tambahan kasus kematian petugas pemilu 2019. "Semoga dengan disiagakan tim kesehatan dapat mencegah hal yang tidak diinginkan."

Baca: KPUD Sultra: Petugas KPPS yang Meninggal Dipicu Kelelahan Akut

KPU mencatat selama 17 April hingga 7 Mei 2019 jumlah petugas Pemilu 2019 yang menderita sakit tercatat 4.310 orang, dan jumlah petugas yang meninggal dunia 456 orang. Sedangkan jumlah total petugas pemilu tercatat 7.286.067 orang.

Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada 23 April 2019. Pada 29 April 2019 kementerian mengirimkan surat edaran tentang audit medis dan pelaporan petugas KPPS/PPK/BAWASLU yang sakit dan meninggal di fasilitas pelayanan kesehatan.


Berita terkait

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

7 menit lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

7 jam lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

7 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

21 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

23 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

1 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

1 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya