Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (DPT) Viryan Aziz mengatakan permasalahan daftar pemilih tetap  atau DPT yang dipermasalahkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi akan dirampungkan pada pekan ini.

“Insya Allah minggu ini rampung. Memang waktu kita terbatas. Target kami akhir pekan ini sudah selesai. Kami akan jawab secera menyeluruh dokumen yang disampaikan BPN 02 ke KPU,” ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

Baca: Soal Dugaan 17,5 Juta DPT Bermasalah, BPN Temui KPU Lagi Hari Ini

Menurutnya KPU telah mengecek seluruh DPT bermasalah di sejumlah TPS. Dari hasil pengecekan tersebut KPU menilai tak ada masalah. Sejumlah DPT yang dipermasalahkan oleh BPN Prabowo - Sandi, kata dia, sudah terkonfirmasi sebagai pemilih tetap yang sah.

“Temuan sekarang yang sudah masuk memang ada sejumlah pemilih yang terkonstrasi KTP-nya benar, cuman tanggal dan bulan lahirnya seperti itu. Artinya orangnya ada. Tidak ada masalah,” kata dia.

Viryan menuturkan untuk menindaklanjuti laporan BPN Prabowo - Sandi, KPU telah mendata 2.062 TPS yang memilki DPT dengan tanggal dan bulan lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. “Hasil identifikasi di lima provinisi yaitu Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, dan Banten, itu totalnya ada 2062 TPS yang ada pemilih dengan tiga kelompok tanggal dan bulan lahir terkonsentrasi,” katanya.

Dengan demikian, Viryan memastikan KPU tidak akan menghapus 17,5 juta DPT yang dituding kubu Prabowo - Sandi invalid, seperti yang diminta BPN. Karena, berdasarkan pengecekan KPU, sejumlah DPT yang dipermasalahkan BPN hanya bermasalah pada ketepatan tanggal dan bulan lahir. “Di TPS yang diduga janggal itu orangnya bener ada. Masak mau dibersihin? Melanggar hukum nanti kita,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, Amien Rais, dan sejumlah jajaran BPN mempersoalkan DPT Pemilu 2019 yang dianggap bermasalah. Mulai dari adanya pemilih bertanggal lahir sama hingga invalid.

Baca: KPU dan Kemendagri Verifikasi Laporan BPN Prabowo soal DPT Ganda

BPN Prabowo - Sandi pun sempat menyambangi kantor KPU untuk melaporkan temuan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

Amien mengklaim tak ingin persoalan DPT ini berlarut. Dia pun meminta KPU menghapus data-data pemilih yang bermasalah ini. “Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukkan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal," ucapnya.

IQBAL TAWAKAL LAZUARDI






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Demokrat Tanggapi Tudingan Hasto PDIP soal Kecurangan DPT

12 hari lalu

Demokrat Tanggapi Tudingan Hasto PDIP soal Kecurangan DPT

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal DPT fiktif Pemilu 2009.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

18 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

19 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

21 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

22 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

22 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

23 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.