Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (DPT) Viryan Aziz mengatakan permasalahan daftar pemilih tetap  atau DPT yang dipermasalahkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi akan dirampungkan pada pekan ini.

    “Insya Allah minggu ini rampung. Memang waktu kita terbatas. Target kami akhir pekan ini sudah selesai. Kami akan jawab secera menyeluruh dokumen yang disampaikan BPN 02 ke KPU,” ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

    Baca: Soal Dugaan 17,5 Juta DPT Bermasalah, BPN Temui KPU Lagi Hari Ini

    Menurutnya KPU telah mengecek seluruh DPT bermasalah di sejumlah TPS. Dari hasil pengecekan tersebut KPU menilai tak ada masalah. Sejumlah DPT yang dipermasalahkan oleh BPN Prabowo - Sandi, kata dia, sudah terkonfirmasi sebagai pemilih tetap yang sah.

    “Temuan sekarang yang sudah masuk memang ada sejumlah pemilih yang terkonstrasi KTP-nya benar, cuman tanggal dan bulan lahirnya seperti itu. Artinya orangnya ada. Tidak ada masalah,” kata dia.

    Viryan menuturkan untuk menindaklanjuti laporan BPN Prabowo - Sandi, KPU telah mendata 2.062 TPS yang memilki DPT dengan tanggal dan bulan lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. “Hasil identifikasi di lima provinisi yaitu Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, dan Banten, itu totalnya ada 2062 TPS yang ada pemilih dengan tiga kelompok tanggal dan bulan lahir terkonsentrasi,” katanya.

    Dengan demikian, Viryan memastikan KPU tidak akan menghapus 17,5 juta DPT yang dituding kubu Prabowo - Sandi invalid, seperti yang diminta BPN. Karena, berdasarkan pengecekan KPU, sejumlah DPT yang dipermasalahkan BPN hanya bermasalah pada ketepatan tanggal dan bulan lahir. “Di TPS yang diduga janggal itu orangnya bener ada. Masak mau dibersihin? Melanggar hukum nanti kita,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, Amien Rais, dan sejumlah jajaran BPN mempersoalkan DPT Pemilu 2019 yang dianggap bermasalah. Mulai dari adanya pemilih bertanggal lahir sama hingga invalid.

    Baca: KPU dan Kemendagri Verifikasi Laporan BPN Prabowo soal DPT Ganda

    BPN Prabowo - Sandi pun sempat menyambangi kantor KPU untuk melaporkan temuan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

    Amien mengklaim tak ingin persoalan DPT ini berlarut. Dia pun meminta KPU menghapus data-data pemilih yang bermasalah ini. “Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukkan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal," ucapnya.

    IQBAL TAWAKAL LAZUARDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.