KPU Sumut Siapkan TPS Khusus untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 2 April 2019 08:12 WIB

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih penyandang disabilitas. “Kami berkewajiban melindungi hak suara para difabel, salah satunya dengan membuat TPS yang aksesibel,” ujar Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Data dan Informasi, Herdensi Adnin, kepada Tempo pada Senin petang, 1 April 2019

Persiapan TPS khusus itu untuk menjamin para difabel memberikan hak pilihnya dengan mudah. “Kami harus memberikan kemudahan, keleluasan kepada teman-teman disabilitas.”

Baca: KPU Sosialisasikan Pemungutan Suara Untuk ...

TPS harus memudahkan para tunadaksa, tidak berada di lantai dua agar tidak menyulitkan pengguna kursi roda, dan menyediakan alat bantu braille bagi penyandang tunanetra.

Proses sosialisasi juga terus dilakukan KPU melalui Relawan Demokrasi yang dibentuk di setiap daerah. Relawan Demokrasi di antaranya berasal dari berbagai organisasi warga difabel agar proses edukasi lebih mudah dipahami.

Baca: Pemilih Penyandang Disabilitas Dapat Didampingi ...

Advertising
Advertising

Jumlah penyandang disabilitas yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Sumatera Utara sebanyak 11.882 orang. DPT 3.869 di antaranya adalah pemilih tuna daksa. Sebanyak 1.863 orang termasuk teman-teman yang tunanetra, 2.289 tuna rungu wicara, 1.714 orang tuna grahita dan 2.147 orang penyandang disabilitas lainnya.

KPU optimistis pemilih difabel akan memberikan hak suaranya secara maksimal karena tingkat partisipasi mereka tinggi selama masa sosialisasi.
Mereka tampak sangat ingin dilibatkan dalam semua tahapan sejak masa sosialiasi. “Saat memilih kami yakin keterlibatan para penyandang disabilitas akan sangat tinggi,” kata Herdensi.



Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

22 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya