Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

Senin, 1 April 2019 21:17 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (DPT) Viryan Aziz mengatakan permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT yang dipermasalahkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi akan dirampungkan pada pekan ini.

“Insya Allah minggu ini rampung. Memang waktu kita terbatas. Target kami akhir pekan ini sudah selesai. Kami akan jawab secera menyeluruh dokumen yang disampaikan BPN 02 ke KPU,” ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

Baca: Soal Dugaan 17,5 Juta DPT Bermasalah, BPN Temui KPU Lagi Hari Ini

Menurutnya KPU telah mengecek seluruh DPT bermasalah di sejumlah TPS. Dari hasil pengecekan tersebut KPU menilai tak ada masalah. Sejumlah DPT yang dipermasalahkan oleh BPN Prabowo - Sandi, kata dia, sudah terkonfirmasi sebagai pemilih tetap yang sah.

“Temuan sekarang yang sudah masuk memang ada sejumlah pemilih yang terkonstrasi KTP-nya benar, cuman tanggal dan bulan lahirnya seperti itu. Artinya orangnya ada. Tidak ada masalah,” kata dia.

Viryan menuturkan untuk menindaklanjuti laporan BPN Prabowo - Sandi, KPU telah mendata 2.062 TPS yang memilki DPT dengan tanggal dan bulan lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. “Hasil identifikasi di lima provinisi yaitu Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, dan Banten, itu totalnya ada 2062 TPS yang ada pemilih dengan tiga kelompok tanggal dan bulan lahir terkonsentrasi,” katanya.

Dengan demikian, Viryan memastikan KPU tidak akan menghapus 17,5 juta DPT yang dituding kubu Prabowo - Sandi invalid, seperti yang diminta BPN. Karena, berdasarkan pengecekan KPU, sejumlah DPT yang dipermasalahkan BPN hanya bermasalah pada ketepatan tanggal dan bulan lahir. “Di TPS yang diduga janggal itu orangnya bener ada. Masak mau dibersihin? Melanggar hukum nanti kita,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, Amien Rais, dan sejumlah jajaran BPN mempersoalkan DPT Pemilu 2019 yang dianggap bermasalah. Mulai dari adanya pemilih bertanggal lahir sama hingga invalid.

Baca: KPU dan Kemendagri Verifikasi Laporan BPN Prabowo soal DPT Ganda

BPN Prabowo - Sandi pun sempat menyambangi kantor KPU untuk melaporkan temuan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

Amien mengklaim tak ingin persoalan DPT ini berlarut. Dia pun meminta KPU menghapus data-data pemilih yang bermasalah ini. “Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukkan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal," ucapnya.

IQBAL TAWAKAL LAZUARDI

Berita terkait

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

16 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

1 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

2 hari lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

2 hari lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

2 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya