Langkah KPU Merespon Laporan Dugaan Data Ganda di DPT

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hashim Djojohadikusumo terdakwa kasus kepemilikan benda cagar budaya memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang lanjutan di PN Solo, Kamis (27/11).  Foto:ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Hashim Djojohadikusumo terdakwa kasus kepemilikan benda cagar budaya memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang lanjutan di PN Solo, Kamis (27/11). Foto:ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis mengatakan telah melakukan rapat koordinasi perihal laporan data daftar pemilih bermasalah yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pada awal Maret silam. Tahap akhir pengecekan data di lima Provinsi sedang dalam  tindak lanjut yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat , dan Jawa Tengah.

    "Kami sudah menyampaikan beberapa hal (ke BPN Prabowo-Sandiaga) dan poinnya adalah KPU berikhtiar menindaklanjuti secara tuntas," ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Maret 2019. KPU, kata Viryan sejak 28 Maret sampai 31 Maret terus melakukan rapat koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota khusus memastikan penyelesaian data tersebut. 

    "Jadi sampai tanggal 31 Maret KPU Kabupaten/kota di lima provinsi dikoordinir KPU Provinsi diundang kemudian melakukan pengecekan akhir terhadap data dan sudah diyindak lanjuti masing-masing KPU kabupaten/kota," kata Viryan

    Tim BPN Prabowo sebelumnya melaporkan temuan soal dugaan data ganda di DPT, di antaranya, adalah adanya jumlah pemilih tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

    Dari temuan itu, diduga banyak data yang tidak wajar. Data tersebut berasal dari data yang invalid, ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Semisal, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang Iahir pada tanggal yang sama pada ratusan TPS di daerah tertentu.

    BPN Prabowo juga menuding adanya dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

    Viryan menambahkan bahwa perkembangan tindak lanjut data yang dilaporkan itu telah disampaikan ke Tim BPN Prabowo-Sandiaga.  "Prinsipnya adalah BPN 02 yang dipimpin Pak Hasim, ingin mengetahui progres data yg sudah dikerjakan oleh KPU, " ungkap dia.

    Kemarin, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo didampingi oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria kembali mendatangi Kantor KPU.

    Riza Patria menyampaikan bahwa KPU telah menjelaskan pengambilan 2.700 sampling yang mewakili laporan data dari BPN Prabowo-Sandiaga. Pengambilan itu sudah hampir rampung dan menunggu finalisasi dari masing-masing kabupaten/kota. 

    "KPU jelaskan contoh yang sudah diverifikasi dan validasi di lapangan," ujar Riza Patria di Kantor KPU, Jumat, 29 Maret 2019. KPU, tutur Riza telah menguraikan proses pengecekan dengan software, meteorologi, durasi waktu, serta konsep tindak lanjut dari laporan yang masuk.  "Secara umum kami senang KPU apresiasi temuan kami.”

    Ia mengatakan secara prinsip KPU melakukan perbaikan data daftar pemilih. Terkait data invalid dan tak wajar,  KPU langsung melakukan proses memperbaiki dan mencoret. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.