3.200 Personel TNI, Polri dan Pemda Dilibatkan di Simulasi Pemilu

Reporter

Antara

Jumat, 8 Februari 2019 07:55 WIB

Polisi menyemprotkan air ke arah pengunjuk rasa dengan alat meriam air (water cannon) pada simulasi pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Bhayangkara Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Selasa , 18 September 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Ambon - Aparat gabungan dari Kodam XVI Pattimura dan Kepolisian Daerah Maluku menggelar simulasi pengamanan pemilu serta apel gelar pasukan di lapangan Merdeka Ambon, Kamis, 7 Februari 2019. Sebanyak 3.200 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah dilibatkan dalam kegiatan simulasi tersebut.

Baca juga: Sekjen PDIP Tantang Golkar Kalahkan Gerindra di Pemilu Legislatif

Kali ini, skenario yang disimulasikan adalah pengamanan keributan massa pendukung pasangan calon karena tidak terima hasil keputusan pemilu.

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq mengatakan, apel gelar pasukan dilaksanakan untuk menyelaraskan koordinasi antara TNI, Polri dan Pemda dalam rangka pengamanan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang digelar serentak. Selain itu, simulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar dapat mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dan merusak jalannya proses pesta demokrasi.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian kesiapan kita dalam menghadapi pemilu nanti, kegiatan ini hanya simulasi yang tidak diharapkan terjadi," katanya.

Seusai apel gelar pasukan, Pangdam bersama Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Antariksa Anondo, Danlantamal IX/Ambon Laksma TNI Antongan Simatupang, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa dan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan dan Perekonomian Roni Tairas meninjau kesiapan personel dan Ranpur/Randis yang digunakan pada simulasi pengamanan Pemilu 2019.

Advertising
Advertising

Simulasi pemilu diikuti ratusan orang yang bertindak sebagai massa, sebagian merupakan Aparat Pengendali Massa (Dalmas). Dalam simulasi tersebut, sejumlah kelompok tidak puas dengan hasil pemilu di daerahnya, kemudian melakukan aksi protes hingga terjadi bentrokan antarwarga dan pendukung parpol. Dalam bentrokan tersebut, sejumlah TPS dirusak, terjadi pembakaran dan pelemparan batu hingga tindakan anarkis.

Terdapat tiga tingkatan kondisi skenario yang menentukan pengamanan yakni aman, agak rawan, dan rawan. Di tahap awal, diusahakan negosiasi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas. Jika situasi mulai memanas, satuan Dalmas (Shabara) akan diturunkan. Ketika situasi sudah memasuki tahap rawan, giliran anggota gabungan TNI-Polri yang dikerahkan. Gas air mata dan kendaraan water cannon juga mulai digunakan untuk menenangkan massa.

Tembakan water cannon diarahkan kepada massa yang anarkis. Setelah itu, aparat membawa korban yang terluka dan meninggal dengan ambulans ke rumah sakit.

Baca: Taj Yasin: Mahasiswa Harus Ikut Redam Konflik Jelang Pemilu 2019

Setelah itu diadakan mediasi oleh Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Fendri dan Kapolres Pulau Ambon P.P Lease AKBP Sutrisno Hadi Santoso. Akhir dari simulasi pengamanan pemilu adalah massa dapat diredam dan kondisi kembali kondusif. Setelah diberikan arahan agar tidak terprovokasi, masyarakat dan pendukung parpol membubarkan diri kembali menuju rumah masing-masing.

Berita terkait

Istilah KKB Jadi OPM, Alissa Wahid: Pemerintah Jakarta Gunakan Pendekatan Nasionalis Sempit

2 jam lalu

Istilah KKB Jadi OPM, Alissa Wahid: Pemerintah Jakarta Gunakan Pendekatan Nasionalis Sempit

Alissa Wahid menduga TNI kembali menyebut OPM itu karena sudah kewalahan mengatasi kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 jam lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

2 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

2 hari lalu

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

Konser Sheila on 7 akan digelar di lima kota termasuk Medan yang akan di langsungkan di Pangkalan Udara Seowondo, 14 September 2024

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

2 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

2 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

3 hari lalu

Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

Anandira Puspita, akan menjalani sidang praperadilan perdana di Pengadilan Negeri atau PN Denpasar, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya