Sekjen PDIP Tantang Golkar Kalahkan Gerindra di Pemilu Legislatif

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan kader lain saat menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/ Arkhelaus W.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan kader lain saat menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/ Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menantang Partai Golkar untuk mengalahkan Partai Gerindra dalam pemilihan umum legislatif 2019. Pernyataan Hasto disampaikan di sela-sela acara deklarasi dukungan Alumni Kolese Kanisius di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta pada Ahad, 3 Februari 2019.

    "Kalau Golkar mengklaim Pak Jokowi bersama mereka, itu bagus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana nanti Golkar mengalahkan Gerindra," ujar Hasto.

    Baca: Golkar Targetkan 100 Persen Konstituen Dukung Jokowi - Ma'ruf

    Menanggapi Hasto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya masih optimistis bisa mengalahkan Gerindra yang dalam survei berada di nomor urut dua di bawah PDI Perjuangan. "Hasil pemilu itu kan ditentukan di ballot box (kotak suara)," ujar Airlangga saat ditemui Tempo di lokasi yang sama.

    Airlangga menuturkan masih adanya akar rumput Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menjadi bahan evaluasi. "Ini tak terlepas dari  posisi Golkar yang pada 2014 mendukung Prabowo. Sekarang sudah 75 persen konstituen kami solid dukung Jokowi. Ini masih ada dua bulan dan akan terus kami tingkatkan," ujar dia.

    Hasto Kristiyanto mengatakan partainya juga akan melakukan kegiatan bersama dengan Golkar dan PPP dalam pekan ini di salah satu basis wilayah Prabowo Subianto, yakni Jawa Barat, guna semakin mensolidkan dukungan.

    Simak: LSI Denny JA: Gerindra dan Golkar Berebut Runner Up Pemilu 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.