KPU Tinjau Pabrik Pencetak Surat Suara Pemilu 2019

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 20 Januari 2019 14:05 WIB

Komisioner KPU, Ilham Saputra saat meninjau proses percetakan surat suara Pemilu 2019 di PT Gramedia, Jakarta Barat, Ahad, 20 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU meninjau enam perusahaan yang akan mencetak surat suara pada Pemilu 2019. Perusahaan percetakan tersebut tersebar di Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Indikator Perkirakan 20 Persen Pemilih Golput di Pilpres 2019

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan peninjuan tersebut untuk mengecek kualitas surat suara dan proses percetakannya."Hari ini KPU meninjau persiapan percetakan surat suara," ujar Ilham saat di temui di Jakarta Barat , Ahad 20 Januari 2019.

Ilham mengatakan proses percetakan surat suara akan dilakukan selama 60 hari ditambah 10 hari untuk masa distribusi. Surat suara akan diproduksi oleh enam konsorsium yaitu

PT Gramedia, PT Aksara Grafika Pratama di Jakarta, PT Temprina Media Grafika Surabaya, PT Puri Panca Pujibangun, di Jawa Timur dan PT Adi Perkasa Makassar di Sulawesi Selatan.

Advertising
Advertising

Surat suara akan dicetak dalam lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Tahun Pemilu, Jaga Stabilitas

Ilham menyebutkan nantinya proses percetakan surat suara Pemilu 2019 ini akan diawasi oleh KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian. "Nanti akan diawasi mulai proses produksi hingga tempat penyimpanan," ujarnya.

Ilham mengatakan untuk mencetak suara tersebut KPU telah menyiapkan pagu anggran Rp 894 miliar untuk 939.879.651 surat suara. Menurut Ilham dari percetakan surat suara tahun ini, KPU dapat menghemat anggaran 32,57 persen dari total anggaran tersebut.

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

14 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

3 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya