Poin-poin Evaluasi KPU Terkait Debat Pilpres Pertama

Jumat, 18 Januari 2019 15:05 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima banyak pujian dan juga kritikan usai pelaksanaan debat Pilpres pertama tadi malam di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada beberapa poin masukkan yang diterima KPU untuk evaluasi debat ini.

Baca: Amien Rais: Penampilan Prabowo di Debat Capres Terlalu Santun

"Banyak masukan ya ada yang mengatakan bagus. Ada yang kritik, paslonnya juga, macam-macam lah," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Arief menuturkan beberapa poin masukkan yang diterima KPU antara lain terkait segi teknis pelaksanaan debat. Selain itu, KPU juga menerima kritikan soal alur debat hingga durasi debat. "Pasti tidak bisa memuaskan semuanya. Karena ada yang merasa ini sudah cukup, ada yang mengatakan luar biasa, ada yang mengatakan kurang baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi kandidat," katanya.

Menurut Arief, ada kritik perihal durasi dan segmen debat. Dia mengatakan beberapa pihak menilai debat ini terlalu singkat ketika pasangan calon menjawab hingga menanggapi pertanyaan. Saat itu, durasi yang diberikan KPU hanya sekitar dua hingga tiga menit. "Nanti semua jadi catatan kami," ucapnya.

Advertising
Advertising

Selain itu, Arief melanjutkan, ada kritikan mengenai jumlah pendukung pasangan calon yang boleh masuk ke ruangan debat. Menurut dia, pada debat pertama kemarin jumlah undangan sudah disesuaikan dengan kapasitas ruangan. "Kalau kapasitas ruangannya dua ribu ya kami undang banyak orang dong. Tapi kalau kapasitasnya lima ratus ya kami yang diundang hanya segitu," kata dia.

Arief mengatakan KPU akan melakukan evaluasi hasil debat ini pada Senin pekan depan. Dalam evaluasi itu, KPU akan menerima segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak terkait termasuk kedua kubu pasangan calon.

Hasil rapat evaluasi ini, ucap Arief, dapat menentukan format debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019. Dia mengatakan KPU tak menutup kemungkinan untuk mengubah format debat seusai evaluasi dan kesepakatan semua pihak. "Tunggu masukkan dari semua orang dulu agar lebih komprehensif. Nanti kami ubah kombinasinya seperti apa seusai evaluasi," katanya.

Simak juga: TKN Taruh Foto Jan Ethes di Meja Jokowi, Smiley Face di Ma'ruf

Debat Pilpres 2019 Kamis kemarin bertemakan isu hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. Pola debat pertama ini yakni antara kedua pasangan capres-cawapres. Acara berlangsung selama 120 menit yang terbagi atas 6 segmentasi debat.

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya