Warga mencari barang-barang yang tersisa dipuing bangunan rumahnya pasca tsunami di kawasan Sumur, Pandeglang, Banten, 26 Desember 2018. Pemprov Banten menetapkan tanggap darurat bencana akibat tsunami Selat Sunda hingga Rabu, 9 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Pemerintah Daerah Banten berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019. Hal ini berkaitan dengan ratusan korban meninggal akibat tsunami Selat Sunda.
"Untuk DPT segera lakukan konsolidasi data dengan KPU agar bencana ini tidak sampai berdampak terhadap Pemilu 2019," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Gubernur Banten, Jumat 28 Desember 2018.
Tjahjo menuturkan Kemendagri akan memberikan pendampingan runtin kepada Pemda Banten dalam pendataan tersebut. Menurutnya sejumlah petugas Kependudukan Catatan Sipil dari Kemendagri sudah di lokasi bencana untuk mempercepat pencatatat.
Tjahjo juga meminta pemerintahan daerah segara mengiventarisir kantor pemerintah yang terkena dampak tsunami untuk direhabiitasi segera. Hal ini, kata dia, agar layanan dan tata kelola pemerintahan bisa kembali berjalan normal.
Tjahjo berujar Kemendagri akan mengucurkan dana Rp 50 juta per desa sebagai dana operasional awal bagi kantor desa agar bisa kembali berjalan normal. "Untuk dana awal kami anggarkan Rp 50 juta untuk setiap desa, sebagai dana awal operasional," ujarnya.
Hingga Jumat pagi jumlah korban meninggal dunia di Banten 306 orang. Gubenur Banten Hasyim Wahidin mengatakan jika sebagian besar korban meninggal dunia akibat tsunami sudah teridentifikasi. "Sebagian besar sudah teridentifikasi," ujarnya.
