TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kader-kader partainya tengah menghadapi tiga tantangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Menurut SBY, tantangan bagi calon legislatif saat ini jauh lebih berat ketimbang pemilu sebelumnya pada 2014.

Baca: Alasan Andi Arief Unggah Video SBY Bermain Gitar di Twitter

"Pertama, Pemilu 2019 dilaksanakan serentak. Pilpres dilakukan bersamaan dengan pileg," ujar SBY dalam pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 10 November 2018.

Momentum barengnya pilpres dan pileg ini akan menguntungkan partai-partai yang memiliki calon presiden. SBY menyebut dua nama partai penaung capres, yakni Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan meraup keuntungan itu. Gerindra memiliki capres Prabowo Subianto dan PDIP memiliki Joko Widodo.

Elektabilitas dua partai ini, kata dia, akan meroket. Hal itu tercermin dari survei-survei yang dirilis sejumlah lembaga. Terakhir, misalnya, Indopolling. Indopolling mengatakan PDIP dan Gerindra paling unggul di Jawa Barat. Survei lain, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mengatakan PDIP berpotensi menang di 10 daerah dengan suara terbanyak, diikuti Gerindra.

SBY membenarkan hasil survei yang diluncurkan baru-baru ini. Menurut mantan Presiden RI itu, temuan lembaga-lembaga sigi ini nyata dan sesuai dengan realitas. Lantas, SBY pun mengakui bahwa suara untuk partai-partai politik yang tidak memiliki capres, seperti Demokrat, akan anjlok.

<!--more-->

Tantangan kedua, ujar SBY, ialah sistem penghitungan suara teranyar, yakni Sainte Lageue. Saint Lageue tak pelak cuma akan menguntungkan partai-partai yang memiliki capres.

Metode penghitungan suara termutakhir ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang itu dikatakan, partai politik harus memenuhi 4 persen jumlah suara
dari ambang batas parlemen. Setelahnya, partai yang sudah memenuhi ambang batas parlemen akan mengkonversi suara menjadi kursi di DPR.

<!--more-->

"Tantangan ketiga ialah sistem presidential threshold yang mengacu Pemilu 5 tahun lalu," kata SBY. Sistem ini memungkinkan partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden jika partainya menduduki setidaknya 20 persen kursi di dewan. SBY menilai nalar sistem ini akan memalangkan partai-partai kecil. Ia pun mengatakan idealnya presidential threshold dalam Pemilu serentak ialah 0 persen.

Baca:Politikus Demokrat Ceritakan Kesibukan SBY Kampanye Senyap

Meski demikian, SBY mengimbau kader partainya tak melempem. Ia berbagi tip, bila kader mengikuti pembekalan dengan optimal, mereka akan siap melenggang dalam Pemilu 2019. "Insya Allah jalan akan terbuka lebar," ujar SBY.