Ribuan Surat Suara di Kota Bandung Rusak

image-gnews
Petugas menunjukan kertas surat suara yang rusak untuk pemilihan presiden di kantor KPUD Jakarta Barat, 24 Juni 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Petugas menunjukan kertas surat suara yang rusak untuk pemilihan presiden di kantor KPUD Jakarta Barat, 24 Juni 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Bandung - Sebanyak 28.777 surat suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung rusak. Kerusakan surat suara ini kebanyakan karena kertasnya kusut dan ada bercak di foto calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami sudah minta penggantian untuk surat suara yang rusak ke KPU Pusat", ungkap Kepala Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bandung Akhmad Roziqin kepada Tempo, Senin 30 Juni 2014. (Baca: Ribuan Surat Suara Rusak Ditemukan di Sulawesi Selatan)

Roziqin menyampaikan, surat suara yang memiliki bercak di foto capres atau cawapres dikategorikan rusak karena khawatir dianggap menggiring pemilih untuk memilih salah satu calon. Selain itu, ada juga surat suara yang robek dan bolong.

"Kerusakan surat suara ini bisa karena kesalahan percetakan atau saat teknis pengiriman," tambahnya.

Surat suara pengganti yang rusak akan segera datang dalam beberapa hari ke depan. Sementara surat suara yang lain sudah selesai disortir dan dilipat.

"Mudah-mudahan saat semua logistik tiba di KPPS, surat suara yang rusak sudah ada," harap Roziqin.

Rencananya, KPU Kota Bandung akan mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya ke PPK pada Selasa, 1 Juli 2014. Kemudian nanti tanggal 4 sampai 6 Juli logistik akan didistribusikan ke PPS dan tangga 7 sampai 8 Juni akan didistribusikan lagi ke seluruh KPPS yang ada di Kota Bandung.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Semua logistik sudah ada, dimulai dari alat tulis, tanda pengenal panitia, lem, tinta, kotak suara dan lain-lain. Template surat suara untuk penyandang disabilitas tunanetra pun sudah tersedia.

Kota Bandung memiliki 1.695.573 warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 4363 TPS. Jumlah ini belum ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan juga daftar pemilih tambahan (DPT-B) yang masih dalam proses pendataan.

"Surat Suara insyallah cukup walapun ditambah DPK maupun DPT-B karena sudah alokasi surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah yang ada," tegas Roziqin.

Jumlah TPS untuk Pilpres saat ini lebih sedikit 971 TPS dibandingkan saat pemilu legislatif lalu. Hal ini karena untuk Pilpres hanya ada satu surat suara dan ada penambahan kuota maksimal di tiap TPS. Roziqin berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden ini meningkat.

"Kemarin saat pemilu legislatif, warga Kota Bandung yang menggunakan hak pilihnya hanya 73 persen," ungkapnya. (Baca: Puluhan Surat Suara di Pemalang Rusak dan Tercoblos)


GILANG RAMADHAN


Berita Lain
Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat 

Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa

Manusia Takut Pada Sesuatu yang Mendekat

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.