Tuduhan Transkrip Mega-Basrief, Ini Kata Jokowi  

image-gnews
Calon Presiden Joko Widodo, menjadi imam sholat Dzuhur berjamaah di masjid dijalan kalijati timur, Subang, Jawa Barat, 17 Juni 2014. Jokowi melakukan kampanye nasional dengan menyelusuri jalur Pantura yang akan berakhir di kota Surabaya menjelang Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Calon Presiden Joko Widodo, menjadi imam sholat Dzuhur berjamaah di masjid dijalan kalijati timur, Subang, Jawa Barat, 17 Juni 2014. Jokowi melakukan kampanye nasional dengan menyelusuri jalur Pantura yang akan berakhir di kota Surabaya menjelang Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menilai beredarnya transkrip pembicaraan yang disebut-sebut antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief merupakan upaya kampanye hitam untuk memecah konsentrasi selama kampanye pilpres.

"Dia mau memecah konsentrasi, tapi saya enggak mikir. Sekarang mikir pilpres saja," kata Jokowi seusai mengunjungi Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Rabu, 18 Juni 2014. Jokowi yakin bahwa beredarnya transkrip tersebut merupakan bentuk kampanye hitam. "Kayak gitu apa lagi. Mau cari tanda tangan saya enggak dipercaya, mau cari suara saya juga mungkin sudah enggak dipercaya. Cari yang lain lagi."

Dalam transkrip yang beredar, Megawati meminta Basrief melokalisasi kasus pengadaan bus Transjakarta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terseret. Sebab, Jokowi tengah mengajukan diri sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Basrief pun menyetujui permintaan Megawati. Sebelumnya sempat muncul surat penangguhan pemeriksaan Jokowi terkait dengan kasus yang sama. Menurut Tony, persoalan seperti ini akan terus terjadi, apalagi di tengah proses pemilihan presiden 2014.

Penyebaran rekaman dan transkrip itu ramai diberitakan media sosial. Transkrip percakapan itu disebarkan oleh Ketua Progress 98 Faizal Assegaf yang mengaku mendapatkan transkrip rekaman dari oknum KPK pada 6 Juni 2014. Isi rekaman itu merupakan pembicaraan antara petinggi PDIP dan Jaksa Agung yang meminta agar Kejaksaan tidak menyeret Jokowi sebagai tersangka kasus korupsi bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun.

Namun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membantah lembaganya pernah melakukan penyadapan soal itu. "Penyadapan secara sah sehingga dapat dipastikan tidak akan ada penyadapan yang bisa keluar ke pihak yang tidak punya kaitan dengan pihak yang menangani kasus," katanya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

ANANDA TERESIA

Berita lain:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek
Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar
JK: Istana Harus Pecat Pengelola Tabloid Obor
Kecelakaan Subang, 7 Siswa SMA Cengkareng Tewas
Ahok: Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Kafir
Serang Prabowo, Suciwati Bantah Dukung Jokowi

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.