TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan (Koalisi Kebhinnekaan) menyatakan yakin calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, dapat menuntaskan segala kasus pelanggaraan hak asasi manusia (HAM) jika terpilih menjadi presiden.
Kasus-kasus tersebut antara lain tragedi '65, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis '98, kasus Talangsari, pembunuhan Munir, serta pelanggaran HAM di Papua. "Jokowi harus berani menuntaskan semua untuk menunjukkan bahwa dia bukan capres boneka," kata Koordinator Koalisi Kebhinnekaan Wilayah Australia Barat, Ridha, dalam surat elektronik yang diterima Tempo, Selasa, 17 Juni 2014.
Juru bicara Koalisi, Usman Hamid, menjelaskan bahwa banyaknya dana yang mengalir dari masyarakat Indonesia untuk pemenangan Jokowi menjadi kesempatan baginya untuk melepaskan diri dari elite yang bermasalah, terutama terindikasi kasus HAM. "Uang rakyat yang disumbangkan oleh rakyat Indonesia harus digunakan untuk memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Koalisi ini didirikan oleh masyarakat Indonesia dan sejumlah mahasiswa Tanah Air yang antara lain berkuliah di University of Sydney, Murdoch University, University of Melbourne, Australian National University, University of Canberra, University of New South Wales, dan University of Newcastle. Dukungan juga muncul dari elemen nonmahasiswa, seperti Indonesia Solidarity (Sidney) dan Johanson Study Club (Perth).
AMOS SIMANUNGKALIT
Berita Terpopuler:
PRJ Monas, Ahok: Pedagang Berengsek Luar Biasa
Sudi: Istana Tak Terlibat Penerbitan Obor Rakyat
Pasang Gambar Gus Dur, Tim Prabowo Diminta Izin
Suap Akil, Wali Kota Palembang dan Istri Tersangka
Penculikan Aktivis, Prabowo Masih Berutang
Penemu Rompi Anti-Kanker Terganjal Izin Edar|
Anggun Segera Luncurkan Parfumnya