Simpatisan Prabowo di Jombang Berpaling ke Jokowi  

image-gnews
Sejumlah musisi menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Deklarasi Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 11 Juni 2014. Deklarasi Mental merupakan dukungan puluhan artis dan simpatisan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). TEMPO/Nurdiansah
Sejumlah musisi menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Deklarasi Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 11 Juni 2014. Deklarasi Mental merupakan dukungan puluhan artis dan simpatisan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Mojokerto - Simpatisan yang mengaku pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang tergabung dalam Gardu Prabowo di Jombang, Jawa Timur, beralih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami mengalihkan dukungan ke Jokowi-JK karena adanya kontrak politik yang transaksional dalam koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta," kata bekas Ketua Dewan Koordinator Cabang Gardu Prabowo Kabupaten Jombang, Joko Fattah Rachim, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 15 Juni 2014.

Puluhan pengurus Gardu Prabowo di Jombang ini juga menyatakan mundur dari semua jajaran pengurus Gardu Prabowo, baik di tingkat kabupaten hingga kecamatan yang ada di Jombang. "Sejak hari ini kami membubarkan diri," kata Joko.

Pernyataan ini disampaikan di kantor DKC Gardu Prabowo Jombang di Jalan Pierre Tendean 47. Segala atribut bergambar Prabowo dan Partai Gerindra yang sempat dikenakan lantas dicopot dan diganti dengan gambar Jokowi-JK.

Joko mengatakan kegelisahan para pendukung dan simpatisan yang tergabung dalam Gardu Prabowo itu sebenarnya sudah lama, terutama sejak melihat cara koalisi antar partai politik pendukung Prabowo yang terkesan transaksional.  "Ada bagi-bagi menteri, tidak cocok dengan visi dan misi kami," katanya.

Setelah melakukan kordinasi hingga tingkat kecamatan, pengurus Gardu Prabowo setempat akhirnya sepakat membubarkan diri. Joko mengklaim jumlah pengurus dan simpatisan organisasi sayap pendukung Prabowo itu tersebar di 21 kecamatan yang ada di Jombang. "Tiap kecamatan ada sekitar 9-12 pengurus," katanya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Joko menambahkan selain tidak sepakat dengan koalisi yang transaksional, pihaknya juga kecewa dengan kinerja Partai Gerindra saat pemilihan legislatif  9 April 2014 lalu. "Banyak TPS yang tidak ada saksi dari Gerindra dan DPC Partai Gerindra tidak komunikasi dengan kami," ujarnya. Menurut dia, untuk seterusnya bekas simpatisan Prabowo-Hatta ini akan bergabung dengan relawan Pro-Jokowi yang ada di Jombang.

ISHOMUDDIN

Berita utama:
Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara
Kelompok Beratribut JAT Pukuli Slanker Solo
Nunun Nurbaetie Bebas dari Penjara

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

18 menit lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

50 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

19 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas