Duit Prabowo untuk Rombongan Relawan di MK

Reporter

Editor

Sundari

Senin, 11 Agustus 2014 13:05 WIB

Relawan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta mengibarkan sejumlah bendera partai saat menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Rabu, 6 Agustus lalu, pengunjuk rasa memadati Jalan Medan Merdeka Barat sejak pukul 09.00 WIB. Mereka datang menggunakan pelbagai kendaraan, seperti Metro Mini, bus, mikrolet, dan sepeda motor. Sebagian besar dari mereka mengenakan seragam relawan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajassa, yang menggugat kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mereka datang secara sukarela," kata komandan relawan tim kampanye Prabowo-Hatta, Kivlan Zein. (Baca: Massa Prabowo-Hatta Diminta Siap Mati Syahid)

Saat sidang pertama sengketa pemilihan presiden berlangsung, nama para peserta aksi didata lengkap dengan identitas kelompok dalam lembaran berwarna putih. Lalu, mereka menekennya di kolom nama. Menurut seorang pemimpin massa, pencatatan ini untuk memudahkan klaim biaya operasional yang akan diajukan ke tim sukses. (Baca: Massa Bertambah, Kekuatan Polisi Jaga MK Tetap)

Rombongan dalam mikrolet memperoleh uang operasional sebesar Rp 250 ribu-Rp 300 ribu. Kelompok minibus mendapat Rp 500 ribu-Rp 700 ribu. Sedangkan pengendara sepeda motor diberi jatah setara dengan 4 liter bensin atau Rp 26 ribu. Demonstran juga mendapat pasokan makan siang berupa nasi yang dikemas dalam kotak kardus.

Tagihan itu disodorkan kepada Kivlan dalam rapat evaluasi di Rumah Polonia, pos komando Prabowo-Hatta, di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. "Bentuk tanggung jawab terhadap massa, tapi tak ada uang saku," kaya Kivlan. Namun dia merahasiakan jumlah uang yang digelontorkan.

Berita lebih lengkap, baca majalah Tempo yang terbit hari ini, Senin, 11 Agustus 2014.

RUSMAN PARABUEQ






Terpopuler
Prabowo Disebut Terasing dari Pemilihnya
Khotbah Jumat Pro-ISIS, Turunkan Khatib dari Mimbar
Freedom Institute Akan Pindah, Bukan Mau Tutup

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

2 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya