Cek Kecurangan Pemilu, Bawaslu Bertolak ke Sampang

Reporter

Rabu, 16 Juli 2014 09:35 WIB

Warga Syiah Sampang keluar dari bilik suara seusai mencoblos di TPS 1, desa Jemundo, Sidoarjo (9/7). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan pihaknya akan berangkat ke Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk menyelidiki kejanggalan formulir C1 di 17 tempat pemungutan suara di Kabupaten Ketapang. "Rencananya hari ini Pak Nasrullah dan Mas Daniel (Zuchron) akan ke sana bersama Bawaslu Jatim," ujar Muhammad melalui pesan singkat, Rabu, 16 Juli 2014.

Hasil pindaian formulir C1 di 17 tempat pemungutan suara di Ketapang, Sampang, Madura, Jawa Timur menunjukkan pasangan calon nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak memperoleh satu pun suara. Sebaliknya semua suara ditujukkan untuk pasangan calon nomor urut satu, Prabowo-Hatta. (Baca juga : Suara di Sampang Tidak 100 Persen untuk Prabowo.)

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui Sampang adalah salah satu daerah bermasalah selama pelaksanaan pemilu legislatif lalu. Namun, ia meminta masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan kejanggalan yang terjadi di 17 TPS di Sampang adalah kecurangan. (Baca juga : Tanda Tangan 7 Petugas TPS Sampang Diduga Ditulis 1 Orang.)

Saat ini, Ferry mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPUD Jawa Timur dan tengah melakukan penyelidikan terkait hasil tersebut. (Baca juga : Nasib 17 TPS Sampang Belum Jelas.)

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sampang digelar di 1.883 TPS yang tersebar di 186 desa-kelurahan di 14 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 805.459 orang. Adapun, pelaksanaan Pemilu Presiden di Sampang melibatkan sebanyak 13.814 orang petugas penyelenggara yang terdiri dari 13.181 orang termasuk dalam Kelompok Panitia Pemungutan Suara, 558 anggota Panitia Pemungutan Suara, 70 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan 5 orang anggota KPU.

TIKA PRIMANDARI



Berita Lainnya:
Ahok Rogoh Kocek Rp 4 Miliar untuk Bantu Warga
Ahok Tetapkan Syarat Ini Waktu Sumbang Zakat
Bocah 3 Tahun Hidup Lagi Saat Akan Dimakamkan

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya