Mengapa Jokowi Kaku di Depan Prabowo?  

Reporter

Kamis, 5 Juni 2014 11:17 WIB

Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bersama Joko Widodo dan Jusuf Kalla berfoto bersama seusai pembacaan Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Acara ini digelar guna menyambut masa kampanye Capres dan Cawapres. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, tampak bersikap kaku saat menghadiri deklarasi kampanye damai dan berintegritas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 Juni 2014. Berdiri di antara Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan calon wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla, Jokowi memasang raut muka tegang dan sikap tubuh sempurna.

Kekakuan itu rupanya bukan tanpa alasan. Tim sukses Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan Jokowi bersikap keras untuk menyatakan perlawanannya terhadap kampanye hitam yang terus mendera pasangan ini. "Saya tidak terbiasa basa-basi untuk urusan sepenting pemilu damai dan bermartabat," kata Andi kepada Tempo, Kamis, 5 Juni 2014, menirukan pernyataan Jokowi kepada tim.

Pasangan Jkowi-JK terus mendapat serangan kampanye hitam yang diduga dilancarkan pendukung pasangan lawan. Sekretaris tim sukses Jokowi-JK, Andi Wijayanto, mengatakan bahasa tubuh Jokowi yang terlihat keras saat deklarasi kampanye damai berkaitan dengan kampanye hitam itu.

"Yang menyebarkan kampanye hitam itu mampu bersandiwara, bermanis muka untuk pemilu bermartabat," tutur Andi.

Sejak awal Mei lalu, tabloid Obor Rakyat setebal 16 halaman beredar di pesantren-pesantren dan masjid di penjuru Pulau Jawa. Tabloid itu, di antaranya, menuduh Jokowi sebagai keturunan Cina dan ingin melakukan deislamisasi. (Baca: Ahok: Kampanye Hitam Tim Prabowo Blunder)

Tak hanya tabloid, jauh sebelum itu, selebaran dan pesan berantai tentang Jokowi beragama non-Iislam, Jokowi memiliki nama Herbertus, dan Jokowi meninggal beredar melalui media sosial. Tim sukses Jokowi-JK dari Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, mengatakan pesan-pesan serupa juga menyebar ke pesantren-pesantren melalui pesan pendek berantai. "Pesan itu sudah cukup lama beredar," katanya. (Baca: Manipulasi Video Jokowi 'I don't think about that')

Tim kuasa hukum Jokowi-JK lantas melaporkan tindakan kampanye hitam ke Badan Pengawas Pemilu, kemarin. Tim juga melaporkan redaksi Obor Rakyat ke Mabes Polri. Sirra Prayuna, anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK, mengatakan konten di dalam Obor Rakyat lebih banyak mengandung kebohongan dan penistaan. (Baca: Jokowi: Jangan Remehkan Saya)

"Dampak dari konten yang menistakan itu adalah terdegradasinya persepsi masyarakat terhadap posisi Jokowi sebagai calon presiden," kata putra tokoh senior PDIP, Theo Sjafei, ini. Tim juga khawatir jika persebaran tabloid ini akan memicu keresahan yang berujung konflik horizontal di daerah-daerah berbasis massa Islam (Baca: Pengamat: Kampanye Hitam terhadap Jokowi Membodohi)




KARTIKA CANDRA




Berita Terpopuler:
Gelar 'Revolusi Wangi' Trio Lestari tanpa Jokowi
Scout Willis Unggah Foto Topless Gadis Bali Kuno
Sistem Cerdas ITB Urai Kemacetan Panjang
Ponsel Android Nokia XL Harga Promo di ICS 2014
Tertangkap Kamera, Harimau Jawa Belum Punah?







Advertising
Advertising

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya