TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya akan mengajak Partai Gerakan Indonesia Raya mendiskusikan isi manifesto Gerindra yang kini tengah disorot publik.
"Soal manifesto itu sesuatu yang perlu didiskusikan. Kami harus memastikan apa yang dimaksud dengan mengembalikan kemurnian agama," kata Hidayat saat dihubungi, Jumat, 2 Mei 2014.
Menurut anggota Tim Lima PKS ini, kepastian diperlukan agar tak ada keraguan partainya dalam membangun koalisi. Namun sejauh ini partainya tak mengindikasikan adanya penyimpangan dalam manifesto itu. Justru isi manifesto tersebut dinilai baik karena menjamin tak adanya penyimpangan yang berujung tindakan anarkis seperti terorisme. (Baca: Manifesto Gerindra Dinilai Langgar HAM)
Untuk sementara, PKS memaknai manifesto Gerindra sebagai upaya mengembalikan agama pada fitrahnya. PKS yakin, apa pun agamannya, jika dilakukan dengan benar, akan mencita-citakan masyarakat sejahtera, aman, dan damai. Keraguan manifesto itu berujung pada fasisme, menurut Hidayat, tak mungkin terjadi karena kehidupan beragama di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. "Tapi bagaimana pun tetap akan kami bahas."
Saat ini, kata Hidayat, pembicaraan antara PKS dan Gerindra sudah semakin intens. Pembicaraan sudah dilakukan antartim. Di PKS ada Tim Lima yang memang dibentuk Majelis Syuro untuk membicarakan peluang koalisi dengan partai lain. Dari Gerindra juga ada tim khusus yang beranggotakan beberapa pengurus harian.
Manifesto Gerindra yang dipermasalahkan itu dimuat dalam buku berjudul Manifesto Perjuangan Partai Indonesia Raya. Pada halaman 40 di bidang agama, Gerindra menyebut negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. Dalam manifesto itu juga tidak disebutkan adanya agama yang tak diakui negara. (Baca: Isi Manifesto Gerindra yang Dianggap Bermasalah)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menampik jika partainya bakal melemahkan penganut kepercayaan yang tak sesuai dengan agama resmi yang diakui pemerintah. "Bahkan yang seperti ini harus dilindungi," katanya. Menurut dia, pemurnian yang dicantumkan dalam manifesto itu untuk melindungi manipulasi agama di era globalisasi.
