TEMPO.CO, Jakarta - Meski mulai merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak meninggalkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Tidak begitu (meninggalkan Gerindra). Formalitas pengambilan keputusan nanti saat rapimnas (rapat pimpinan nasional)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, Selasa, 29 April 2014. (Baca: Suryadharma Ali Tetap Ingin PPP ke Prabowo)
Menurut dia, keputusan perihal koalisi akan diambil setelah ada pengumuman hasil perolehan suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Masih tak jelasnya arah koalisi PPP adalah buntut konflik dalam tubuh partai tersebut. (Baca: Saat Prabowo Bertemu PPP, Terdengar Suara 'Dor!')
Perseteruan antara kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi memuncak ketika Suryadharma Ali menghadiri kampanye Partai Gerindra. Tindakan tersebut mendapat kritik keras dari sejumlah petinggi partai Ka'bah. (Baca: PPP Tarik Dukungan, Prabowo Lempar Ponsel)
Kritik ini dibalas oleh Suryadharma dengan pemecatan sejumlah pengurus. Sejumlah pengurus yang dicopot itu lalu menggelar rapat tandingan dan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. (Baca: PPP: Rugi Jika Tidak Dekati Ical)
Kedua kubu akhirnya berdamai dan memutuskan kembali ke titik nol menyangkut koalisi, yakni tak mendeklarasikan dukungan terhadap partai apa pun meski menjalin komunikasi dengan partai-partai politik. (Baca: PPP Akhirnya Islah)
Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz bertamu ke rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Hamzah datang tak sendiri, namun bersama Suharso Monoarfa. (Baca: Jokowi Sudah Bertemu PPP Kubu Romy)
BUNGA MANGGIASIH
Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler lainnya:
Istri Dipaksa Hadir, Akil: Dayak Saya Suruh Serbu!
Puluhan Orang Tua Siswa JIS Mengaku Terganggu KPAI
Andi Mallarangeng: Kementerian Keuangan Kebobolan 3-0
Berita terkait
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah
10 hari lalu
KPU catat 41 daerah memiliki calon tunggal di Pilkada 2024. Peneliti TII jelaskan pilkada ulang maksimal dilakukan 2 tahun bila kotak kosong menang.
Baca SelengkapnyaPPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan
17 Juni 2024
Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta maaf karena partai gagal ke Senayan.
Baca SelengkapnyaPPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?
23 Mei 2024
Kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi evaluasi mereka untuk pemilihan umum berikutnya.
Baca SelengkapnyaFadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024
22 Mei 2024
Gubernur Jambi, Al Haris dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kompak mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk
29 April 2024
Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
12 April 2024
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
Baca SelengkapnyaPPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
25 Maret 2024
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaAlasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
22 Maret 2024
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
22 Maret 2024
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
Baca SelengkapnyaPPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
22 Maret 2024
Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya