TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan kian memanas. Upaya penggulingan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berbuntut pemecatan sejumlah kader partai berlambang Ka’bah itu. "Surat pemecatan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen PPP," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di Jakarta, Rabu, 16 April 2014.
Mereka yang dipecat dari jabatannya adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Suharso Monoarfa, Ketua PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua PPP Jawa Timur Musyaffa Noe, Ketua PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua PPP Sumatera Utara Fadli Nurizal, dan Sekretaris PPP Kalimantan Tengah Awaluddin. (Baca: PPP Bantah Ada Pemecatan Kader).
Menurut Syaifullah, alasan pemecatan adalah mereka tidak melaksanakan tugas mengawal perolehan suara pemilu legislatif. Suharso, dia mencontohkan, justru sibuk membicarakan calon presiden ketimbang mengawal perolehan suara. "Kewajiban dia adalah melaporkan kepada Ketua Umum PP, berapa perolehan suara partai," katanya.
Ketika dihubungi, Suharso mengaku belum mendapatkan surat pemecatan. "Saya belum tahu," katanya. Dia menyebut keputusan Suryadharma sepihak karena tidak melalui rapat pengurus harian.
Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menilai pemecatan itu tak sah lantaran dilakukan tanpa mekanisme rapat pengurus. "Seluruh prosedur administratif harus dilaporkan kepada saya," kata Emron.
Argumentasi Emron ini ditanggapi oleh Syaifullah. Berdasarkan AD/ART partai, kata dia, Ketua Umum PPP punya mandat untuk mengambil keputusan dalam keadaan mendesak. Keputusan itu bisa dilakukan tanpa rapat pengurus harian.
Emron menambahkan, 26 dewan pimpinan wilayah menyampaikan mosi tak percaya atas kepemimpinan Suryadharma Ali. Mosi ini sudah disampaikan, dan pembahasannya sudah diagendakan. "Pimpinan PPP sudah kehilangan legitimasinya," kata Emron.
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy membenarkan adanya sengkarut masalah di internal partainya. Pemicunya adalah tampilnya Suryadharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra dan sepanggung dengan calon presiden Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan desakan 26 pengurus partai wilayah untuk mengevaluasi kiprah Suryadharma Ali akan dipelajari. Romy akan berupaya tak ada pemecatan. "Kami selesaikan masalah dengan damai, bukan dengan pemecatan," kata Romy. (Baca: Sekjen PPP: Surat Pemecatan Ilegal).
Kedatangan Suryadharma dalam kampanye Gerindra memang memicu kemarahan elite PPP. Para pengurus wilayah menyebut langkah Suryadharma merendahkan martabat partai dan kader. Mereka meminta digelar rapat pleno dengan agenda memberi sanksi kepada kader PPP yang menjabat Menteri Agama itu. “Dia melakukan selingkuh politik,” kata Fadli Nurizal. “Dan, sangat merendahkan martabat partai,” Rahmat Yasin menambahkan.
WAYAN AGUS PURNOMO | IRA GUSLINA SUFA
