Politikus PKS Bantah Lakukan Politik Uang

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 8 April 2014 16:07 WIB

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Yogyakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Sumiyanto, mengatakan selebaran yang beredar di masyarakat terkait dengan dugaan politik uang PKS adalah fitnah. "Itu pembunuhan karakter, keji itu," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 April 2014.

Sebuah selebaran berisi imbauan bagi warga Berjo Kidul, Godean, Sleman, untuk memilih caleg PKS beredar di masyarakat. Caleg yang dimaksud adalah Ahmad Sumiyanto (DPR RI) dan Nandar Winoro (DPRD DIY). Sebagai kompensasi suara warga, dalam selebaran itu disebutkan Nandar telah menyiapkan uang sebesar Rp 12 juta bagi warga Berjo Kidul. "Ini tidak benar," kata Ahmad Sumiyanto menanggapi isi selebaran.

Ia menduga selebaran itu buatan orang-orang yang tak menginginkan PKS sukses mendulang suara dalam pemilu. Dengan demikian, berbagai upaya pembunuhan karakter pun dilakukan agar perolehan suara partainya anjlok.

Badan Pengawas Pemilu DIY menyatakan telah menerima kabar munculnya selebaran itu. Saat ini Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib telah meminta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman untuk mengusut kasus ini. Menanggapi rencana penyelidikan Bawaslu itu, Ahmad Sumiyanto mengatakan bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. "Tak apa-apa (kalau Bawaslu mau memeriksa), saya tak melakukan itu (politik uang)," katanya. (Baca: Warga: Di Sini Terima Serangan Fajar)

Tempo belum berhasil meminta keterangan dari Nandar. Teleponnya tak diangkat ketika dihubungi. Pesan pendek yang dikirim juga belum dibalas.

Nandar dan Ahmad Sumiyanto adalah kolega di Fraksi PKS DPRD DIY. Nandar duduk di Komisi D, sementara Sumiyanto di Komisi B. Pada pemilu legislatif tahun ini, Nandar mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD DIY. Sedangkan Sumiyanto mencalonkan untuk DPR RI.

ANANG ZAKARIA







Baca juga:
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Kata Agnez Mo Soal Insiden Nip Slip
Bersaksi untuk Andi Mallarangeng, Adhyaksa Kesal
Kata Jokowi Soal Aliran Duit Busway Karatan ke Anaknya
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong

Berita terkait

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

4 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

23 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

51 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

54 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

55 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

59 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

18 Maret 2024

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

11 Maret 2024

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

10 Maret 2024

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

8 Maret 2024

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya