TNI Kerahkan 20 Ribu Prajurit Amankan Pemilu

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 6 April 2014 12:41 WIB

Ribuan prajurit TNI Angkatan Darat menunjukkan ketangkasan bela diri militer di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (21/6). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat kerahkan 200 satuan setingkat kompi atau sekitar 20 ribu personel untuk mengamankan pemungutan suara pemilihan umum legislatif pada 9 April mendatang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh pasukan di tiap daerah militer.

"Mengingat adanya ketegangan antar-simpatisan partai di beberapa daerah pada prakampanye, jumlah pengamanan pemilu tahun ini ditingkatkan," kata Kepala Staf TNI AD Jenderal Boediman dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Ahad, 6 April 2014. (Baca: Pemilu di Aceh, Polisi Siap Jaga TPS Rawan).

Jika melihat kondisi pada pemilu sebelumnya, kata Boediman, ketegangan terjadi pada prakampanye pemilu legislatif dan prakampanye pemilihan presiden. Karena itu, Boediman mengingatkan para panglima daerah militer untuk tak luput mengawasi masa-masa tersebut. "Juga masa tenang pemilu," ujarnya. (Baca: Jokowi Perintahkan Satpol PP Amankan Pemilu).

Boediman juga meminta kepada para pangdam untuk bersinergi dengan pihak kepolisian dalam mengamankan anggota lembaga penyelenggara pemilu. Yakni Komisi Pemilihan Umum di tiap daerah dan panitia pengawas pemilu. (Simak pula: Pasukan Cadangan Disiapkan Amankan Pemilu di Papua).

Boediman mengecek seluruh kesiapan pengamanan di tiap daerah militer. Pengecekan itu ia lakukan melalui telekonferensi dengan ke 13 pangdam. Seluruh pangdam menyatakan kesiapannya untuk mengamankan pemilu yang aman dan kondusif. (Baca juga: Fokus Pemilu, Penanganan Kasus di PoldaTerabaikan).

AMRI MAHBUB

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

30 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

33 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

34 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

38 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

42 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

48 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

49 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

51 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

54 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya