Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono melemparkan bola saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tujuh kabar di depan sekitar para kader, simpatisan dan warga, yaitu soal Pembangunan jalan wilayah selatan Jawa Barat, Pembangunan rel ganda kereta api, Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Politeknik Subang, 86,4 juta orang sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dan Undang-undang Desa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran negara oleh dirinya. Menurut SBY, audit penting dilakukan untuk mengetahui mana dana yang digunakan dirinya untuk menjalankan tugas negara dan mana dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau partai.
"Mana yang menjadi tugas dan kewajiban negara, dan mana yang bukan," kata SBY saat membuka rapat kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 April 2014.
SBY mengatakan sudah berbicara langsung dengan pimpinan BPK agar audit resmi terhadap dana yang digunakannya segera dilakukan. "Supaya masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyimpangan apa pun dalam penggunaan anggaran negara," ujar SBY.
SBY juga meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar mendorong dilakukannya audit penggunaan anggaran negara oleh seluruh pejabat negara hingga tingkat bupati dan wali kota. "Pastikan semua mendapat audit: para menteri, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pejabat negara lain," ucap SBY. (Baca juga: Demokrat Sukses Jual SBY, Golkar Usung Soeharto)
Menurut SBY, pemerintah ingin ada transparansi dan akuntabilitas ihwal penggunaan anggaran negara berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan umum. "Saya telah memberi contoh untuk diaudit sehingga yang lain juga perlu dilakukan audit," katanya. "Intinya, yang tidak dibenarkan dan tidak boleh oleh undang-undang dan aturan, jangan dilanggar." (Baca juga: 3 Insiden Ini Bikin Heboh Saat SBY Berkampanye)
Pemilihan Presiden Juli 2014 lalu menjadi etos baru bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya. Bagi saya dan sebagian pemilih Jokowi, yang untuk pertama kalinya memilih dalam pemilihan, karena sebelumnya golongan putih, ada motif yang menggerakkan kami. Salah satu motif itu adalah janji kampanye Jokowi yang bertitel Nawacita.
