Seorang anak dipanggul orang tuanya saat mengikuti kampanye perdana Pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, (16/3). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Balikpapan - Panitia Pengawas Pemilu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendeteksi pegawai negeri sipil terlibat aktif dalam kampanye akbar Partai Keadilan Sejahtera di kota itu. Kampanye di DOME tersebut dihadiri Presiden PKS Anis Matta, Jumat, 28 Maret 2014. (Baca: Bawaslu Ancam Coret Jadwal Kampanye PKS)
"PNS tersebut menjadi salah satu panitia yang mengkoordinir massa," ungkap anggota Panwaslu Balikpapan Bidang Penindakan, Hary Darmanto, di lokasi kampanye PKS. Pegawai itu, kata Hary, bernama Chairil Anwar yang tercatat sebagai dosen Politeknik Negeri Kota Balikpapan.
Panwaslu Balikpapan untuk kedua kalinya mencurigai tingkah laku Chairil Anwar yang terlibat aktif dalam penggalangan kampanye PKS. "Sebelumnya sempat kami periksa saat melakukan aksi pengerahan massa PKS juga. Waktu itu dia membantah terlibat aktif dalam kegiatan politik. Bukti-bukti kami saat itu juga minim," paparnya.
Hary memastikan Panwaslu Balikpapan sudah mengantongi cukup bukti untuk memperkarakan Chairil Anwar sesuai dengan ketentuan kampanye politik. Para PNS memang terancam sanksi pidana hingga pemecatan saat terbukti berperan aktif dalam kampanye parpol.
Surat pemanggilan akan langsung disampaikan pada pimpinan Politeknik Balikpapan yang ditembuskan ke instansi terkait. Panwaslu Balikpapan akan memperkarakan oknum PNS sesuai dengan ketentuan administrasi ataupun ketentuan pemilu legeslatif.
Pemilihan Presiden Juli 2014 lalu menjadi etos baru bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya. Bagi saya dan sebagian pemilih Jokowi, yang untuk pertama kalinya memilih dalam pemilihan, karena sebelumnya golongan putih, ada motif yang menggerakkan kami. Salah satu motif itu adalah janji kampanye Jokowi yang bertitel Nawacita.
