5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon presiden Prabowo Subianto menuding Komisi Pemilihan Umum tidak adil dalam proses pemilihan presiden. Berikut ini lima tuduhan Prabowo dan faktanya:

    1. Tudingan: Banyak aturan yang dibuat KPU justru dilanggar sendiri. Saksi kubu Prabowo, Didik Heryanto, misalnya, mempersoalkan daftar pemilih tambahan khusus (DPKTb).

    Fakta:
    * DPKTb adalah pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih tapi tak masuk daftar pemilih tetap asalkan membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya.
    "Pemilih DPKTb dapat memilih di mana saja," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Tim Prabowo Yakin Datanya Lebih Valid Daripada KPU)

    2. Tudingan: Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu banyak diabaikan oleh KPU. Terutama pemungutan suara ulang di lebih dari 5.800 tempat pemungutan suara (TPS).

    Fakta:
    * KPU sudah memeriksa lebih dari 5.800 TPS yang terindikasi bermasalah. Namun hanya 13 TPS yang layak dilakukan pemungutan suara ulang.
    “Selain di 13 TPS, kami tak pernah merekomendasikan pemungutan ulang di 5.800 TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Minah Susanti, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Prabowo Desak Pencoblosan Ulang)

    3. Tudingan: Banyak temuan tindak pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara dan pihak asing.

    Fakta:
    * Tudingan ini terlalu prematur. Menurut Firman Wijaya, kuasa hukum kubu Prabowo, pihaknya baru sebatas mengumpulkan bukti.
    “Justru tim Prabowo yang memakai jasa asing sebagai konsultan politiknya," kata Minah, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Dituding Berkampanye Hitam, Rob Allyn Membantah)

    4. Tudingan: KPU selalu mengalihkan masalah ke MK. Seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya di KPU.

    Fakta:
    * Pasal 10 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang MK salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan pemilihan umum.
    “Kalau tak puas dengan penghitungan suara, silakan gugat lewat MK, tak ada mekanisme lain,” ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Jimly: Jika Tak Serius, Tak Perlu ke MK)

    5. Tudingan: Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden. Yanuar Arif, saksi kubu Prabowo, menuding ada 52 ribu formulir C1 invalid atau setara 25 juta suara.

    Fakta:
    * Sejak 11 Juli lalu, laman KPU menayangkan pindaian formulir C1 yang berisi rekap penghitungan suara di 478.828 TPS. Ini memudahkan publik mengetahui detail jumlah suara masing-masing calon.
    “Lima temuan pelanggaran versi Prabowo tak ada buktinya," ujar Hadar. (Baca: Prabowo Seolah Merasa Dicurangi Se-Indonesia Raya)

    TIM TEMPO | SUMBER: BERBAGAI SUMBER | DIOLAH

    Berita Lainnya:
    Marshanda Lepas Jilbab, Ini Kata Ben Kasyafani
    Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres  
    Ketua MPR: Pidato Prabowo Memalukan Demokrasi
    Ditolak Prabowo, Pilpres Tetap Dianggap Sah 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.