Ada Ancaman Kedaulatan, Jokowi: Kita Buat Ramai Saja

image-gnews
Jokowi dan Prabowo Subianto (kanan) dalam acara debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu
Jokowi dan Prabowo Subianto (kanan) dalam acara debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menegaskan, jika ada ancaman dari luar negeri yang menyangkut kedaulatan, ia tak ragu untuk mengambil sikap tegas terhadap negara lain.

"Hal-hal yang menyangkut kedaulatan, akan kita buat ramai. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko," kata dia saat menjawab pertanyaan Prabowo Subianto mengenai ancaman kedaulatan dalam acara debat capres di Hotel Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014. Menurut dia, risiko "membuat ramai" tersebut adalah risiko yang ia tempuh jika ada ancaman terhadap kedaulatan. "Risiko itu yang akan saya ambil sebagai pemimpin nasional. Apa pun akan saya pertaruhkan," kata dia.

Tapi, ia menegaskan, jika terkait dengan perbatasan, ia akan mengambil langkah dialog dan diplomasi terlebih dulu. "Kalau soal batas maritim yang belum jelas, maka itu diplomasi antar-pemerintah yang akan dikedepankan," kata dia.

Acara debat malam ini bertemakan "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional". Debat kali ini dibagi menjadi enam sesi. Pertama, moderator memberikan kesempatan kepada dua capres untuk menyampaikan visi dan misi selama empat menit. Sesi kedua merupakan sesi penajaman visi misi selama tiga menit. Pada sesi ketiga, moderator akan memberi pertanyaan dan kedua capres diberi waktu tiga menit untuk menjawab. Pada sesi keempat dan kelima, kedua capres bisa mengajukan pertanyaan dan mengemukakan tanggapan. Dalam Sesi keenam, kedua capres diberikan kesempatan untuk memberi pernyataan penutup.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

ANANDA TERESIA

 

Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan
Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka 
53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental
Tanpa Jokowi, Ahok: HUT DKI Bak Es Krim tanpa Roti

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bupati Trenggalek Terima Tanda Kehormatan Satyalancana

34 menit lalu

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki (kiri) menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (kanan) di komplek Jakabaring Sport Center, Kamis, 5 September 2024.  Dok. Pemkab Trenggalek
Bupati Trenggalek Terima Tanda Kehormatan Satyalancana

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang akrab disapa Mas Ipin, menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo


Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) mengembalikan bola saat bertanding di tengah kegiatan pemberian surat rekomendasi kepada calon kepala daerah (Cakada) 2024 di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024. PSI memberikan surat rekomendasi kepada 11 calon kepala daerah yaitu wilayah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. ANTARA FOTO/Fauzan
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?


Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

2 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

3 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

12 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

12 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

14 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

20 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

21 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

1 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?