Jokowi Gunakan Tren Pemasaran Gaya Baru 3.0

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau blok G Pasar Tanabang, Jakarta, Rabu (31/7). Kedatangan Jokowi tersebut guna melihat secara langsung kondisi gedung pasar blok G. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau blok G Pasar Tanabang, Jakarta, Rabu (31/7). Kedatangan Jokowi tersebut guna melihat secara langsung kondisi gedung pasar blok G. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Pakar pemasaran Hermawan Kartajaya menilai kedua calon presiden yang tengah berbersaing saat ini sama-sama punya peluang menang meski berbeda gaya. Sebab, ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih berpikiran seperti pada zaman feodal.

“Sehingga pemimpin ditempatkan berbeda dengan rakyat. Hubungannya vertikal, dari atas ke bawah,” kata Hermawan di sela-sela Festival Marketing di Surakarta, Kamis, 12 Juni 2014. Keinginan ini biasanya dimiliki generasi tua, laki-laki, dan yang tak pernah bersentuhan dengan Internet. (Baca: Ini Kekuatan Jokowi dan Prabowo di Debat Capres)

Sebaliknya, menurut dia, ada sebagian masyarakat yang menginginkan pemimpin yang setara dengan rakyatnya dan tidak berjarak. “Terutama hal ini diinginkan generasi muda, perempuan, dan yang melek Internet.”

Hermawan mengatakan Prabowo Subianto menggunakan pendekatan vertikal atau sebagai pemimpin yang sengaja menjaga jarak dengan rakyat. Sedangkan Joko Widodo cenderung memakai pendekatan horisontal. “Terbukti Jokowi kerap blusukan dan berusaha dekat dengan rakyat,” tuturnya. (Baca: Ahok Mulai Blusukan ala Jokowi)

Model pendekatan horisontal, inklusif, dan sosial itu pula, menurut dia, yang menjadi bagian dari tren pemasaran gaya baru, yaitu gelombang 3.0. Model pemasaran tersebut menekankan pada pendekatan kepada calon konsumen--seorang tenaga penjual berusaha menjadi bagian dari konsumen tanpa melihat latar belakang konsumen.

Karena itu, dia menilai pemilu presiden kali ini menjadi pembuktian apakah masyarakat Indonesia bisa menerima sesuatu hal yang baru. “Yaitu pemimpin yang menerapkan cara baru dalam memasarkan produk atau program dan personalnya,” ujar Hermawan. (Baca: Di Pasar Tambun, Hatta: Saya 14 Tahun Blusukan)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pengamat politik, Gun Gun Heryanto, mengatakan cara berkomunikasi masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, memiliki kelebihan serta kekurangan. Menurut dia, kedua pasangan kandidat tersebut menarik. "Kedua-duanya kontras," kata Gun, yang juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin lalu.

UKKY PRIMARTANTYO



Berita terpopuler:
Moderator Debat Capres Jawab Kritik Lewat Twitter

Ini Raeni, Anak Tukang Becak Peraih Beasiswa ke Inggris

Ditinggal Jokowi, Ahok: Tanganku Pegal


Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.


Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.


Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.


Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.