TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim kampanye nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Marwan Ja'far, mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bergerak optimal untuk mengamankan suara di Jawa Barat. Ia mengakui, pertarungan di Jawa Barat lebih berat dibandingkan provinsi lain karena isu kampanye hitam terkait dengan agama Jokowi.
"Jawa Barat memang berat, tapi PKB akan memaksimalkan upaya mengingat Jawa Barat dilanda isu kampanye hitam Jokowi yang berbau agama. Kampanye hitam itu merupakan bagian dari kanibalisme demokrasi," katanya seusai mendampingi Jokowi dalam deklarasi sukarelawan di Bandung, Kamis, 29 Mei 2014.
Menurut dia, untuk mengamankan Jawa Barat, PKB melalui warga Nahdliyin dan para santri di berbagai lapisan akan melakukan upaya klarifikasi dan dialog agar isu pengkristenan atau isu kampanye hitam yang menyatakan Jokowi adalah Islam abal-abal, hanya merupakan fitnah belaka. Marwan menilai sebagai satu-satunya partai Islam dalam gerbong koalisi yang mengusung Jokowi-JK, sudah sepatutnya PKB diandalkan untuk menangkis kampanye hitam soal agama Jokowi.
Marwan mengatakan untuk mengamankan Jawa Barat serta mengklarifikasi isu agama mengenai Jokowi, petinggi-petinggi PKB juga akan mendatangi pelosok-pelosok daerah. Ia mencontohkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang gencar mengklarifikasi berita mengenai kampanye hitam Jokowi. "Tidak hanya di Jawa Barat, di semua daerah juga kami kerahkan," katanya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Teten Masduki, mengatakan Jawa Barat menjadi medan yang berat karena adanya isu kampanye negatif mengenai Jokowi adalah Kristen dan Jokowi adalah anti-Islam. (Baca juga: Kalla Mengaku Pernah Selidiki Agama Jokowi)
"Perlu ada kerja keras untuk memberikan penjelasan. Jawa Barat menjadi berat karena adanya isu kristenisasi dan anti-Islam. Ini yang sulit," kata Teten. Dalam kunjungannya di Bandung, Jokowi juga mengakui bahwa Jawa Barat adalah pertarungan terberat di Pulau Jawa.
ANANDA TERESIA
Berita utama:
Jokowi: Surat ke Kejaksaan Agung Hanya Fitnah
Gus Sholah Kritik Amien Rais Soal Perang Badar
MK Batalkan Undang-Undang Perkoperasian
