Menolak Jokowi, Ini Alasan Petinggi Mahasiswa ITB  

image-gnews
Jokowi tiruan berkampanye menggantikan Jokowi menjadi jurkam saat kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Lapangan Poral, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat (20/3). Jokowi tiruan ini berorasi dengan semangatnya seolah olah ia adalah Jokowi asli. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo batal hadir yang semula telah dijadwalkan akan datang untuk menjadi Juru Kampanye. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Jokowi tiruan berkampanye menggantikan Jokowi menjadi jurkam saat kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Lapangan Poral, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat (20/3). Jokowi tiruan ini berorasi dengan semangatnya seolah olah ia adalah Jokowi asli. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo batal hadir yang semula telah dijadwalkan akan datang untuk menjadi Juru Kampanye. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) membuat klarifikasi resmi terkait dengan Aksi Tolak Politisasi Kampus pada Kamis, 17 April 2014. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden Joko Widodo alias Jokowi datang untuk memberi kuliah umum setelah penandatangan nota kerja sama dengan ITB di Gedung Rektorat. (Baca: Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus

"Klarifikasi ini untuk menjelaskan aksi KM-ITB yang menolak politisasi kampus," kata Ketua Kabinet KM-ITB periode 2014-2015 Mohammad Jeffry Giranza kepada Tempo, Sabtu, 19 April 2014. Ada lima alasan yang mereka ajukan. (Baca: ITB: Kedatangan Jokowi Bukan Manuver Politik)

Pertama, Jokowi telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Kedua, pengumuman mengenai studium generale, tidak dilakukan seperti biasanya, yang mencantumkan siapa pengisi kuliah dan topiknya. Kuliah umum kemudian diberitahukan akan diisi oleh Gubernur DKI Jakarta, tanpa informasi temanya.

Ketiga, kehadiran Jokowi di ITB adalah inisiatifnya sendiri. ITB telah mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak November 2013, namun tidak menyanggupi. Tiba-tiba atas perintah Gubernur DKI Jakarta, di bulan April ini diadakan kunjungan ke ITB. Kunjungan yang dimaksud adalah penandatanganan MoU mengenai kerja sama ITB dan Pemerintah DKI Jakarta.

Menurut KM-ITB, penandatanganan MoU bisa dilakukan tanpa harus mengadakan studium generale. Lembaga ini menuduh adanya kejanggalan perihal kedatangan Jokowi di kampus ITB. "Ketika pilihan sikap kita adalah diam, maka ITB akan diberitakan oleh media bahwa ITB menyambut hangat kehadiran Jokowi," tulis Jeffry dalam klarifikasinya di website KM-ITB tanggal 18 April 2014. (Baca: Mahasiswa ITB Diminta Non-Partisan)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap KM-ITB, kata Jeffry, adalah menolak segala bentuk politisasi kampus ITB. Mereka juga menyatakan tidak mendukung calon presiden manapun dalam Pemilu 2014. Dalam pernyataan itu dijelaskan apakah mereka juga bakal menolak jika Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa (dua alumni ITB) atau Prabowo serta calon presiden lain hadir di kampusnya. (Baca: Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta)

ANWAR SISWADI

Terpopuler:

Ajaib, Anak yang Selamat Dalam Tragedi Larantuka
Kemenpan Tak Tahu Rekening PNS Rp 1,3 Triliun
Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin Dipukul

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

32 menit lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.