Lima Penyebab Efek Jokowi Tidak Besar ke PDIP  

image-gnews
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Calon Presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo saat berpamitan usai melakukan safari politik di kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Calon Presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo saat berpamitan usai melakukan safari politik di kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Arta Budi menyebutkan lima faktor penyebab efek Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), tidak berpengaruh besar dalam pemilihan legislatif 2014. Berdasarkan sejumlah survei, PDIP hanya meraup sekitar 19 persen suara nasional.

Poin pertama, kata Arya, terdapat pada metodologi survei. Dalam survei, Arya menyatakan, masyarakat ditanyakan, "Jika Jokowi jadi presiden, partainya...," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 12 April 2014. Namun dalam pemungutan suara, lanjutnya, tidak ada variabel Jokowi. "Baik verbal maupun tertulis."

Selain itu, Arya menambahkan, survei dilaksanakan beberapa minggu menjelang pemilihan legislatif. Saat itu, swing voters atau massa mengambang di Indonesia sekitar 70-80 persen. "20-30 persen tidak mempunyai kepentingan ke partai politik," ujar Arya. (Baca juga: 9 Kampanye Hitam Pengikis Suara PDI Perjuangan)

Poin kedua, Arya mengungkapkan, ambiguitas PDIP dalam mengumunkan Jokowi sebagai calon presiden. Soalnya, pendeklarasian mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu dilakukan dua hari sebelum kampanye terbuka. "Ini menstimulasi Jokowi dilemahkan. Ini dari segi pencapresan," tutur Arya.

Arya melanjutkan, kondisi itu berbeda dengan Gerindra dan Golkar. Kendati Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie belum diumumkan sebagai capres, namun masyarakat sudah tahu kalau keduanya bakal maju dalam perebutan kursi nomor satu. "Sementara PDIP belum punya kejelasan capres," tutur Arya.

Di samping itu, Arya mengungkapkan, adanya dualisme di dalam tubuh PDIP. Di internal, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki status quo. Namun, Jokowi sebagai emerging figure. Selain itu, pencapresan Jokowi disambut setengah hati. "Jadi secara internal dan eksternal bermasalah," ucap Arya. (Baca juga: Jokowi Bicara Efek Jokowi yang Tak Dongkrak PDIP)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Poin ketiga, gempuran yang dilancarkan sejumlah partai politik kepada Jokowi dan Megawati sebelum pemilihan legislatif. Salah bentuk gempuran terhadap Jokowi adalah sebutan presiden boneka. Jokowi dianggap hanya sebagai pelaksana mandat dari Megawati. "Serangan juga menyasar ke Megawati selama kepemimpinannya sebagai presiden soal aset-aset negara," ujar Arya.

Poin keempat, Arya meneruskan, mesin partai tidak berjalan dengan baik. Dalam mesin partai, Arya menyatakan, terdiri dari tiga komponen. Pertama kemampuan, termasuk strategi kampanye. "PDIP mempunyainya," kata Arya. Poin kedua adalah jaringan. Menurut Arya, PDIP kurang memiliki kedekatan dengan kalangan militer dan pengusaha.

Terakhir, Arya menjelaskan, kurangnya kontribusi para calon anggota legislatif. Mereka hanya mengandalkan nama besar Jokowi yang tiga minggu sebelum pemilihan legislatif memiliki elektabilitas di atas 30 persen. "Mereka cukup aman dengan memajang foto Jokowi," ujarnya.

Sementara poin kelima, menurut Arya, Jokowi belum juga memunculkan visi dan misi kebangsaan. Kondisi itu justru berbanding terbalik dengan Gerindra yang mengusung Enam Agenda Pokok, sedangkan Golkar, Negara Kesejahteraan 2045. "PDIP memunculkan slogan Indonesia hebat, tapi belum ada elaborasi. Indonesia hebat itu apa?" katanya. (Baca: Paloh Perkuat 'Serangan Udara' Jokowi Lewat Metro TV)

SINGGIH SOARES


Berita Lainnya:

Safari Politik, Jokowi Keliling Pakai Innova
Salami Muhaimin, Jokowi: Kawan Lama Ini
Duit beratribut PAN Dilimpahkan Polisi ke Panwaslu
KPU Jawa Tengah: Tinggal Satu Daerah Coblos Ulang

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

21 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

21 menit lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

24 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap


Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

29 menit lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.


Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

51 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.


Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

56 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.


Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

Belakangan ini muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo yang dimungkinkan melalui pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung.


Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Tayangan Langsung Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

Presiden Jokowi mengharapkan pembangunan bendungan Ameroro dapat bermanfaat mencegah krisis air hingga mereduksi banjir.


Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

2 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS