TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan adanya kekhawatiran bahwa pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 bakal diwarnai dengan kericuhan. Menurut Jimly, kekhawatiran ini diperkuat oleh munculnya sejumlah tulisan resmi yang menggambarkan keadaan tersebut.
"Dikatakan bahwa TNI akan melakukan kudeta konstitusional," kata Jimly saat berpidato dalam acara tablig akbar yang berlangsung di Masjiid Agung Al-Azhar, Ahad, 30 Maret 2014.
Jimly mengatakan tidak pernah ada kudeta yang konstitusional. Karena itu, ia mengimbau publik untuk tidak menggiring isu tersebut sehingga menjadi kenyataan. "Jangan kita ikut seperti Mesir, Ukraina, Thailand yang mengandalkan militer dalam politik. Kita harus memastikan semuanya lancar," katanya.
Langkah yang perlu didorong, ucap Jimly, adalah menghilangkan potensi golongan putih (golput) di masyarakat. "Dari pemilu ke pemilu, angka golput selalu meningkat. Misalnya pada 2009 partisipasi pemilih 94 persen, kemudian 2004 menurun menjadi 80-an persen. "Jangan sampai pemilu tahun ini semakin turun."
Menurut Jimly, bila masyarakat masuk golput, suara mereka akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai kehendak politik pihak tersebut. Kondisi demikian tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa ke depan. Karena itu, dia berharap masyarakat bisa menggunkan hak pilih mereka. "Kita jangan terbuai ilusi akan terjadi chaos, angka golput yang harus ditekan," ujarnya.
TRI SUHARMAN
