Jokowi Jadi Jurkam Demi Pamor PDIP

image-gnews
Seorang peserta aksi mengenakan baju bergambar Joko Widodo saat deklarasi oleh Barisan Relawan Jokowi  Presiden di Kawasan Bundaran HI Jakarta (16/2). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. ANTARA/Wahyu Putro A
Seorang peserta aksi mengenakan baju bergambar Joko Widodo saat deklarasi oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden di Kawasan Bundaran HI Jakarta (16/2). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi mengatakan penunjukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak berpengaruh terhadap elektabilitasnya sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Menurut dia, tanpa harus menjadi jurkam pun, tingkat keterpilihan Jokowi, sapaan Joko Widodo, sebagai calon presiden ini pun sudah cukup tinggi.

"Karena Jokowi tak hanya didukung dari internal PDIP, tapi juga dapat dukungan dari luar partainya," kata Adjie, saat dihubungi, Sabtu, 1 Maret 2014. Lagi pula, kata dia, politikus yang ditunjuk jadi jurkam nasional PDIP berasal dari beberapa kepala daerah yang juga kader PDIP.

Adjie menilai penunjukan Jokowi sebagai jurkam nasional PDIP semata-mata untuk meningkatkan elektabilitas partai banteng itu. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding elektablitas PDIP.

Karena, kata Adjie, harapan PDIP pada pemilihan umum legislatif nanti sangat besar. "PDIP membutuhkan pamor dan label Jokowi untuk mendongkrak suara," ujar Adjie. (Baca: Jokowi, Ganjar dan Rano Jadi Jurkam Nasional PDIP )

Selain itu, Adjie melanjutkan, penunjukkan Jokowi untuk penguatan internal PDIP. Artinya, kata Adjie, PDIP memang ingin mendeklarasikan Jokowo sebagai kader yang kuat secara nasional dan mampu melambungkan nama baik partai.

Sebelumnya, PDIP akan menjadikan Jokowi Joko Widodo sebagai juru kampanye nasional pada Pemilu 2014 bersama sejumlah kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan mereka dipilih secara selektif untuk menjadi juru kampanye di tingkat pusat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tjahjo, selain Jokowi, sejumlah kepala daerah lain yang diminta adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, dan pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno.

Masuknya nama Jokowi dalam jajaran juru kampanye nasional PDIP tercantum dalam surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ke KPU. Dalam suratnya, Mega menyampaikan sejumlah nama tokoh yang menjadi juru kampanye nasional PDIP.

REZA ADITYA

Terpopuler
Pemilik Rekening Gendut Jadi Wakapolri
Kisruh Risma-Wisnu, Mega dan Jokowi ke Surabaya  
Diperiksa KPK, Anas Kembali Sebut SBY 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

9 menit lalu

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.


Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

22 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.


Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

57 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.


Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala


Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap


Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

3 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.


Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.


Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.