Golkar: Saat Hadapi Buruh, Jokowi Liberal  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Dua anak berpose di samping Gubernur DKI Jakarta Jokowi usai menyaksikan Pertunjukan seni Gema Nusantara karya Bagong Kussudiardja dalam Perjalanan menjadi Indonesia di TIM, Cikini, Jakarta (28/11).  TEMPO/Dasril Roszandi
Dua anak berpose di samping Gubernur DKI Jakarta Jokowi usai menyaksikan Pertunjukan seni Gema Nusantara karya Bagong Kussudiardja dalam Perjalanan menjadi Indonesia di TIM, Cikini, Jakarta (28/11). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Indra Jaya Piliang, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih mirip kader partai beringin, yang tumbuh di 'kandang banteng'. Dia menyebut sejumlah langkah Jokowi yang lebih mirip kader Golkar, ketimbang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Jokowi lebih liberal dalam tanda kutip," kata Indra dalam pemaparan elektabilitas calon presiden Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Ahad, 1 Desember 2013. Dia mencontohkan sikap Jokowi menanggapi demo buruh. Sebagai seorang Marhaenis, seharusnya Jokowi lebih berpihak pada kepentingan buruh. "Tapi nyatanya tidak," kata dia.

Indra mengatakan, partainya tak takut jika Joko Widodo ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Menurut dia, semakin cepat Jokowi dicalonkan hal ini semakin baik bagi Golkar. Menurut dia, jika dicalonkan PDI Perjuangan maka agenda yang diusung Jokowi akan makin kelihatan, yakni bukan kepentingan rakyat. "Maka jelas agendanya, yakni agenda partai," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mempersilakan ada politik klaim terhadap kader partainya. Namun, Hasto mengingatkan sikap seseorang dalam berpolitik ditentukan oleh bagaimana keputusan-keputusan yang diambil. Dia mencontohkan apapun gayanya, kader PDI Perjuangan akan tetap sejalan dengan Pancasila dan Tri Sakti Soekarno.

Dia mencontohkan, ketika Jokowi membebaskan pedagang kaki lima. Menurut Hasto, pedagang ini sulit dilokalisasi, tetapi Jokowi menerapkan prinsip keadilan sosial, gotong royong dan keadilan. Akibatnya, pedagang ini bersedia pindah dan patuh pada keputusan Jokowi. "Jadi bukan saling klaim milik siapa," kata Hasto.

WAYAN AGUS PURNOMO


Berita Terpopuler:

Aktor Paul Walker Meninggal dalam Kecelakaan Mobil 

Ditanya Soal Gaji, Indra Sjafri Menangis 

Cerita Indra Sjafri Tentang Pemain Titipan 

Dukungan Megawati untuk Jokowi Makin Menguat 

2015, Bekasi-Kuningan 39 Menit dengan Monorel

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan



Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.