3 Catatan Pidato Megawati di Rakernas PDIP: Soal Oposisi dan Tegaskan Indonesia Tidak Bersistem Parlementer

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan Pidato Penutupan Rakernas-V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024.Dok. Humas PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan Pidato Penutupan Rakernas-V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024.Dok. Humas PDIP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rakernas Partai PDI Perjuangan (Rakernas PDIP) V berakhir pada Ahad, 26 Mei 2024. Inilah kali pertama PDIP bersikap pasca Pilpres 2024 yang diwarnai hiruk-pikuk sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sejak hari pertama Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan pidatonya mengenai beberapa hal salah satunya tentang oposisi dan Koalisi dalam pemerintahan Indonesia. 

Sebagai Ketua Umum dari Partai PDI Perjuangan, Megawati selalu hadir untuk memberikan pidato pembuka maupun penutup dari acara Rakernas yang diselenggarakan di Beach City Inti Stadium Ancol, Pademangan, Jakarta Utara itu. 

Saat hari pertama Rakernas yang mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang" pada Jum'at, 24 Mei lalu, Megawati bercerita mengenai partai yang diajak berkerjasama oleh PDIP saat Pilpres 2024. Ia menegaskan tak ada Koalisi karena sistem di Indonesia merupakan sistem presidensial bukan parlementer. 

1. Partai PPP, Hanura, dan Perindo Tetap Setia

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa tiga partai politik koalisi di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo tetap setia dengan PDI Perjuangan.

"Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’," kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat, 24 Mei sebagaimana dikutip dari Antaranews

2. Berterimakasih Pada Ketiga Partai
Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Hanura, PPP, dan Perindo. Ucapan terima kasih itu ia disampaikan karena ketiga parpol ini masih setia dengan PDIP usai pilpres 2024 berakhir.

"Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antaranews.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO memastikan partainya menyatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen sejak awal dan memastikan memiliki sikap yang sama seperti PDIP kedepannya. 

"Ya memang itulah komitmen kita sejak awal, dan semua partai-partai yang bergabung dalam kerja sama partai yang disebutkan Ibu Mega, bukan koalisi, tapi kerja sama partai. Dan kerja sama itu sampai sekarang masih tetap utuh dan mempunyai marwah yang tinggi dan sikap Ibu Mega sama seperti sebelumnya,” kata Oso ketika ditemui di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Mei 2024.

3. Tegaskan Bukan Sistem Parlementer

Pada awalnya Megawati bercerita tentang keikusertaan partainya dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

"Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer," ucap Megawati dalam sambutannya di Rakernas V PDIP, Jum'at, 24 Mei dikutip dari Antaranews

Dalam pidatonya, putri Soekarno itu juga menyinggung sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Menurut dia, menentukan sikap politik harus dicermati dengan saksama.

"Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat," ucap Megawati.

SUKMASARI | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan editor: Puan Maharani Bacakan 17 Poin Rekomendasi Rakernas V PDIP, Ini Rinciannya

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono. Budi Purwanto
Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri dan mantan Kapolda Jateng Condro Kirono ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Mereka TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

3 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

3 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.


DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

5 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.


25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

6 hari lalu

Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisioner KPU, HadarNafis Gumay (kiri) di kediamannya, di Jakarta, 29 Desember 2014. Habibie menerima penghargaan Lifetime Achievement atas jasanya memastikan adanya percepatan Pemilu 1999. TEMPO/Dhemas Reviyanto
25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

Pada 7 Juni 1999 atau 25 tahun silam, untuk pertama kalinya pemilihan umum atau pemilu digelar di era reformasi, diikuti 48 partai politik.


KPK Usut Lagi Kasus Harun Masiku dan Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Soal Diare dan Puyer Cap Kupu-kupu

6 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto seusai memenuhi panggilan Penyidik KPK di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Kasus tersebut juga menyeret nama tersangka Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Usut Lagi Kasus Harun Masiku dan Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Soal Diare dan Puyer Cap Kupu-kupu

KPK buka lagi kasus suap politikus PDIP Harun Masiku terhadap eks anggota KPU Wahyu Setiawan setelah mandek. KPK akan panggil Hasto Kristiyanto lagi.


PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

6 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' pada acara Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024', yang diselenggarakan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto membuka peluang dilakukan revisi UU KPK.