Masuk dalam Dirty Vote, Ini Kata Pj Gubernur Jabar sampai Ketua Bawaslu

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (kiri) didampingi  Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil (kanan) melambaikan tangan seusai penandatanganan serah terima jabatan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa 5 September 2023. Bey Machmudin resmi memimpin pemerintahan Jawa Barat hingga pelaksanan pilkada serentak di tahun 2024. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil (kanan) melambaikan tangan seusai penandatanganan serah terima jabatan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa 5 September 2023. Bey Machmudin resmi memimpin pemerintahan Jawa Barat hingga pelaksanan pilkada serentak di tahun 2024. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masuk dalam sorotan film dokumenter Dirty Vote, yang mengklaim adanya kecurangan pada Pemilihan Presiden 2024.

Bey, yang merupakan pejabat Sekretariat Negara, disebut dalam film itu sebagai bagian upaya memuluskan kemenangan capres dukungan Istana dengan menempatkan sejumlah orang sebagai penjabat gubernur.

Salah satu yang disinggung dalam film tersebut adalah penunjukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Bey Machmudin sebagai pj gubernur Jawa Barat yang dinilai strategis dengan jumlah pemilih Pemilu 2024 terbanyak sekitar 35 juta di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Selain Bey, Jokowi juga menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022.

Dalam film dokumenter yang ditayangkan di media sosial, Dirty Vote, diungkapkan bahwa Pemilu 2024 diduga terjadi kejanggalan dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi.

Namun Bey menegaskan dirinya tetap netral dan tidak berpihak meskipun namanya disebut sebagai "orang dekat" Istana Kepresidenan dalam film dokumenter "Dirty Vote".

Sebelum menjabat sebagai pj gubernur Jawa Barat, Bey merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden serta sering berada satu ring dengan Presiden Joko Widodo.

"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey usai apel di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin, 12 Februari 2024, seperti dikutip Antara.

Bahkan, Bey menantang siapa pun untuk melakukan pembuktian jika menemukan bukti dirinya tidak netral dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu 2024, khususnya pada pilpres, seperti diungkapkan dalam film dokumenter tersebut.

"Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," tegasnya.

Bey juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat menentang keras tindak kecurangan, sehingga dia mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.

"Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang)," ujarnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Tanggapan Ketua Bawaslu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja merespons cuplikan film Dirty Vote soal narasi Badan Pengawas Pemilu tidak bersikap tegas dalam mengawasi indikasi kecurangan terhadap salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

Alhamdulillah, silakan kritik kami, proses sedang berjalan kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar,” kata Rahmat di Media Center Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Februari 2024.

Menurut Rahmat, Bawaslu telah melakukan tugas dan fungsinya, namun mempersilakan masyarakat berpendapat lain. Bagja mengatakan tak bisa menyetir perspektif masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.

“Silakan saja mengkritisi Bawaslu, tak ada masalah selama kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rahmat.

Dalam film dokumenter garapan Dandhy Laksono itu, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritisi cuplikan video cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara silaturahmi nasional Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November lalu. "Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal harusnya terdapat sanksi yang menjerakan agar peristiwa tak terulang,” kata Feri.

Feri berlanjut menperlihatkan cuplikan video ke pemirsa Dirty Vote perihal Gibran bagi-bagi susu saat kampanye di Jakarta. Menurut Feri, Bawaslu tak berani memproses kasus itu, malah menyerahkan penanganan dan prosesnya ke Bawaslu DKI Jakarta. 

“Tapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini (Gibran bagi-bagi susu) masuk pada pelanggaran Perda. Sebagaimana kita ketahui, kalau pelanggaran Perda maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Pj Gubernur DKI Jakarta,” kata Feri.

Tak berhenti di situ, Feri memperlihatkan tangkapan layar akun X resmi milik Kementerian Pertahanan yang mencantumkan tagar PrabowoGibran2024 pada Ahad, 21 Januari lalu. "Lagi-lagi ada kasus soal inkompetennya Bawaslu. Jelas ada upaya kampanye tapi kemudian kasus ini tak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi. Padahal materinya sudah jelas ini pemanfaatan ruang dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara,” kata dia.

Pilihan Editor Mengenal Rafah Sasaran Israel Berikutnya: Kota Tempat Cleopatra Menikah

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan istrinya Fery Farhati (kedua kanan) dan anaknya Mutiara Annisa Baswedan (kiri) dan Mikail Azizi Baswedan menunjukkan jari yang telah dicelup tinta usai melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Anies Baswedan akan maju lagi di Pilkada DKI 2024 jika kalah dalam Pilpres.


Program Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas di Era Jokowi, Cak Imin: Harusnya Tunggu KPU

4 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ditemui di Pameran Create Art Make Impact di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Maret 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas di Era Jokowi, Cak Imin: Harusnya Tunggu KPU

Cak Imin menanggapi masuknya program makan siang gratis Prabowo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.


Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

8 jam lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

Bank Dunia menilai program andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut bisa memberikan dampak pada ekonomi.


Aksi Demonstrasi di DPR dan Kantor Gibran: Dari Hak Angket hingga Pemakzulan Jokowi

13 jam lalu

Massa dari berbagai ormas dan relawan berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Demonstrasi di DPR dan Kantor Gibran: Dari Hak Angket hingga Pemakzulan Jokowi

Aksi demonstrasi berlangsung di dua tempat berbeda. Selain desak digulirkannya hak angket oleh DPR, mereka juga menuntut pemakzulan Jokowi.


Pertumbuhan Ekonomi Solo 5,57 Persen, Deputi Gubernur BI: Di Dunia Tak Ada yang Mencapai 5 Persen, Kecuali India

13 jam lalu

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono (tengah) mengukuhkan Kepala Perwakilan BI Solo baru, Dwiyanto Cahyo Sumirat (dua dari kanan) di kantor BI Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pertumbuhan Ekonomi Solo 5,57 Persen, Deputi Gubernur BI: Di Dunia Tak Ada yang Mencapai 5 Persen, Kecuali India

Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Solo pada tahun 2023 yang mencapai 5,57 persen.


Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

14 jam lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Rakyat Bunta di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (13 Feb).
Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terbukti melanggar administrasi pemilu terkait cuti kampanye. Lantas, bagaimana kronologi dan sanksi Bawaslu?


JK Sebut Punya Tujuan yang Sama dengan Megawati Meski Belum Jadi Bertemu

1 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
JK Sebut Punya Tujuan yang Sama dengan Megawati Meski Belum Jadi Bertemu

Jika bertemu Megawati nanti, JK menyatakan tidak akan mewakili partai politik, termasuk partainya, yaitu Golkar.


Demonstrasi di Depan Kantor KPU Ricuh

1 hari lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi demo Tolak Pemilu Curang di depan Gedung KPU, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024. Terdapat tujuh tuntutan yang disuarakan pada aksinya.  Makzulkan Jokowi, hapuskan dinasti politik, tolak hasil quick count & pemilu curang, usut tuntas grand desain pemilu curang TSM, dorong hak angket DPR/MPR, diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan TSM, dan audit forensik sistem IT KPU. TEMPO/Subekti.
Demonstrasi di Depan Kantor KPU Ricuh

Demonstrasi terjadi ketika KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional dan luar negeri Pemilu 2024.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Kantor Gibran Digeruduk Massa, Demo Kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Jokowi

1 hari lalu

Massa dari berbagai ormas dan relawan berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kantor Gibran Digeruduk Massa, Demo Kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Jokowi

Massa menggeruduk kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk berunjuk rasa soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka juga keluarkan Tritura.