Eep Saefullah Fatah Minta Warga Kawal Pemilu Gunakan Aplikasi Warga Jaga Suara

image-gnews
CEO PolMark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, dalam Laporan Publik ke-1 Warga Jaga Suara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
CEO PolMark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, dalam Laporan Publik ke-1 Warga Jaga Suara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut dari keresahan terhadap kondisi demokrasi saat ini yang rentan melahirkan kecurangan, Eep Saefullah Fatah meluncurkan aplikasi yang dapat memantau pemungutan suara, yang diberi nama Warga Jaga Suara. Peluncuran aplikasi ini dilakukan pada Jumat, 9 Februari 2024 lalu. 

Dalam acara peluncuran aplikasi tersebut, turut pula hadir Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto melalui sambungan telepon. Akan tetapi, perwakilan dari Partai Gerindra tidak mengonfirmasi kehadiran mereka. Sementara itu, sejumlah pemimpin redaksi dan perwakilan organisasi pemantau pemilu juga turut serta hadir.

Seperti yang diketahui, pemilu adalah pesta demokrasi yang menjadi tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan, partisipasi aktif dari masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, inisiasi aplikasi “Warga Jaga Suara” yang diprakarsai oleh Eep Saefullah Fatah menjadi satu langkah penting dalam upaya menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Eep, gagasan untuk membuat aplikasi ini berawal dari keresahan terhadap kondisi demokrasi. Peluncuran aplikasi ini juga sekaligus sebagai buntut dari indikasi kecurangan yakni nepotisme Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai ikut cawe-cawe kekuasaan dalam Pemilu 2024. 

“Ada kegentingan yang memaksa yang membuat harus dilakukan sesuatu, terutama untuk membuka data yang sebetulnya data publik,” ujarnya saat ditemui usai peluncuran aplikasi Warga Jaga Suara

Kegunaan Aplikasi “Warga Jaga Suara”

Aplikasi ini dibuat untuk tujuan memantau agar pemungutan suara nanti dapat berlangsung jujur dan adil. Aep mengajak kepada para pemilih agar tidak hanya memilih dalam pemilu, akan tetapi juga turut menjaga suara mereka. Hal ini dikarenakan, menurut Aep hasil pemilu, C1, sampai rinciannya yang sudah direkap adalah data milik publik. Maka, ketika ada yang berusaha menutup itu, dengan menggunakan teknologi yakni Aplikasi “Warga Jaga Suara” yang telah diluncurkan ini dapat kita buka sebagai data publik.

Meskipun bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi dari upaya penyelewengan kekuasaan. Aplikasi Warga Jaga Suara ini dipastikan tidak mewakili pasangan mana pun. Oleh karena itu, aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun termasuk 01, 02, dan 03 bahkan teman-teman yang selama ini mungkin tidak peduli dengan pemilu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Aplikasi Warga Jaga Suara merupakan wujud respons terhadap kebutuhan akan pemantauan yang lebih intensif terhadap proses pemilu. Aplikasi ini mengajak dan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi proses pemungutan suara, perhitungan suara, serta segala proses lanjutan dalam pemilu.

Sementara itu, basis dukungan terhadap aplikasi Warga Jaga Suara juga tidak bersifat partisan. Maka, siapapun yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi kita, berhak terlibat guna menyehatkan demokrasi dan memenangkan Indonesia.

Proses Pembuatan Aplikasi “Warga Jaga Suara”

CEO PolMark Indonesia tersebut menyampaikan bahwa proses pembuatan aplikasi Warga Jaga Suara ini telah dimulai sejak 15 Januari 2024 lalu. Aplikasi ini juga sudah bisa diunduh melalui Play Store sejak 25 Januari 2024. Saat ini Warga Jaga Suara telah mencapai 100 ribu pengguna pertama. Selaras dengan hal ini, tim penggagas aplikasi yang diwakili oleh Aep Saefullah akan membuat laporan publik mereka yang pertama.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I  HAN REVANDRA PUTRA 

Pilihan Editor: Khawatirkan Pemilu Curang Koalisi Luncurkan Aplikasi Jagasuara 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

19 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

22 menit lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

8 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

NasDem mengungkapkan salah satu penyebab perolehan suara mereka berkurang karena KPU salah mengisi jumlah suara sah mereka.


Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

9 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

9 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

10 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

10 jam lalu

Kondisi bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.


Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

12 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?